Kendari, Rakyatpostonline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muh. Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sultra, sekaligus menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para kepala daerah, di Hotel Claro Kendari, Jumat (27/10/2023).
Kegiatan ini, diikuti oleh Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sultra.
Adapun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim), diwakili Sekda, Andi Muhammad Iqbal Tongasa yang saat ini sebagai Plh bupati.
Point utama dalam Rakor ini, membahas beberapa isu esensial yakni pertumbuhan ekonomi dan penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mall pelayanan publik, serta realisasi APBD.
Dalam kesempatan ini, gubernur melaporkan bahwa inflasi Sultra berada dalam kategori moderat atau terkendali, hingga September 2023, inflasi di Sultra 3,46 persen.
Angka ini mengalami penurunan dari bulan Agustus yang berada pada angka 3,52 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari bulan September tahun sebelumnya sebesar 5,89 persen.
“Inflasi di Sultra sejauh ini masih terkendali dan berada dalam batas wajar pada kisaran 2-4 persen yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Andap.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah di Sultra atas komitmen menyukseskan Pemilu 2024 mendatang, Dimana, Koltim bersama 5 kabupaten/kota lainnya, telah merespon edaran terkait 40 persen pembiayaan Pilkada, dan telah melakukan penandatangnanan NPHD dengan KPU dan Bawaslu.
Diungkapkan Andi Muhammad Iqbal Tongasa, Kabupaten Koltim menjadi urutan ke-2 di Sultra yang persentase realisasi belanja tertinggi sebesar 58,12 persen dan realisasi pendapatan 69.88 persen, per Oktober 2023.
“Artinya, proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan ke pemerintah pusat berjalan baik,” ucap Sekda usai rapat.
Sekda juga menyampaikan, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah, untuk komitmen menyelesaikan masalah stunting, dengan melibatkan semua pemangku kebijakan mulai dari bupati, sekda, OPD, forkominda dan BPS, dengan pemprov melakukan kontrol melalui rapat per minggu.
“Soal inflasi, pak Mendagri mengimbau agar bupati bersama DPRD, melakukan kontrol kelapangan terkait harga pangan, jangan sampai pimpinan daerah tidak tahu atau peduli dan itu kita sudah lakukan di Kolaka Timur,” jelasnya.
Laporan: Asrianto Daranga
