Konawe Selatan, Rakyatpostonline.com – Proyek pembangunan perkuatan tebing Sungai Potoro di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan anggaran Rp2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2024, menuai kritik tajam.
Sejumlah pihak menduga adanya pengurangan volume dan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga proyek justru membahayakan warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan indikasi pengerjaan yang tidak maksimal, bahkan sejumlah tiang pancang yang seharusnya menopang struktur bangunan dilaporkan tidak dipasang.
Akibatnya, proyek rawan ambruk, apalagi saat debit air sungai meningkat. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran masyarakat bahwa proyek yang seharusnya menjadi solusi malah menjadi ancaman baru.
Dua nama pejabat, Asrudin dan Iksan Porosi, turut disebut sebagai pengguna anggaran. Namun keduanya hingga kini saling melempar tanggung jawab. Aktivis Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Ormas (KOMPAS) menyoroti hal ini dan menilai bahwa hasil proyek jauh dari harapan.
Kepala Divisi Informasi dan Data KOMPAS Sultra, Andri Togala, bahkan mempertanyakan kredibilitas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika hasil proyek sebesar Rp2 miliar dianggap tidak bermasalah.
Lebih lanjut, investigasi KOMPAS Sultra mengungkap dugaan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang diduga membekingi proyek ini. Jika benar, maka proyek ini tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga menjadi potret bobroknya integritas di tubuh lembaga hukum.
Andri meminta Bupati Konsel, Irham Kalenggo, untuk tidak melantik pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ia menegaskan bahwa kompromi terhadap pelaku pelanggaran hanya akan merusak reformasi birokrasi dan mencederai kepercayaan publik.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa pelantikan pejabat bermasalah bisa menimbulkan kecurigaan adanya politik balas jasa.
Sementara itu, mantan Kepala BPBD Konsel, Asrudin, saat dikonfirmasi hanya menyatakan bahwa proyek masih dalam proses audit BPK dan tidak menanggapi tudingan keterlibatan oknum APH.
KOMPAS Sultra menegaskan bahwa penegak hukum harus segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi dan gratifikasi dalam proyek ini agar tidak menimbulkan preseden buruk ke depan.
Sebagai media, kami membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab, demi penyajian informasi yang akurat, adil, dan berimbang. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
