Terbitnya IUP Siluman di Lahan Sengketa PT Antam dan 11 IUP Swasta

Ashari, S.Sos

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita”]
Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Perseteruan PT Antam dengan belasan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya tak kunjung tuntas terselesaikan.

Ketua Umum eXplor Anoa Oheo, Ashari mengatakan, eksistensi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam mengoptimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nampaknya dinilai tak becus.

“Tentunya ini menyia-nyiakan amanah rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah suatu penghianatan terhadap anak cucu dikemudian hari. Terkhusus pengelolaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara,” Papar, Ashari.

Pada akhir bulan Desember 2009, Lanjut Ashari, telah di gelar pertemuan di Aula Rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi tenggara yang dihadiri seluruh stakeholder forkopimda kini membahas soal penyelesaian sengketa hukum antara PT. Aneka Tambang (Antam).

“Pertemuan itu dihadiri unsur pimpinan belasan IUP Swasta yang bersiteru, rupanya hanya sebatas skenario belaka, idealnya menarik benang merah, malah justru semakin kusut tak beraturan dan menambah persoalan baru,” Jelas, Ashari.

Di tengah persoalan yang tak berujung, momen status Quo pada blok pertambangan Mandiodo, tiba akal, muncul IUP Siluman bernama PT. Andalan yang realitas di lapangan terlihat lebih agresif memporak-porandakan hutan ketimbang yang memiliki IUP resmi yang kini sedang menanti penyelesaian hukum dari pemerintah yang sedang bersandiwara.

“Tidak ada lagi kepercayaan kepada siapa untuk bisa menghentikan kegiatan gila PT. Andalan yang mengeksploitasi secara brutal di lahan sengketa. Kuncinya adalah diam-diam harus diberi pelajaran,” Paparnya.

Ketua Umum eXplor Anoa Oheo, Ashari menyayangkan persoalan ini akan menambah masalah berat dalam penyelesaian sengketa lahan PT. Antam dengan 11 IUP.

“Kami mendesak dan melibatkan seluruh stakeholder di wilayah kabupaten Konawe Utara. Secepatnya kami akan berkoordinasi, baik dari pihak pemerintah dan kepolisian setempat. Kita agendakan turun bersama di lapangan,” Pungkasnya. (**)


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *