[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Sengkarut wilayah tambang antara PT Karya Murni Sejati (KMS) 27 dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk terjadi sejak tahun 2018. Saat itu PT Antam mendapat Sertifikat C&C yang sebelumnya dimiliki oleh PT KMS 27.
Direktur PT KMS 27, Tri Witcaksono, mengatakan, bahwa pihaknya telah memiliki Sertifikat C&C terlebih dahulu, kemudian dicabut dan diberikan ke PT Antam Tbk. Setelah ditelusuri, rupanya terdapat konflik kepentingan dalam tindakan tersebut.
“Saudara Bambang Gatot, mantan Dirjen Minerba saat itu, menerbitkan Sertifikat C&C untuk PT Antam Tbk, padahal wilayah tersebut belum clear dari masalah, harusnya tidak bisa. Mengapa jadi bisa? ternyata saudara Bambang rangkap jabatan, selain sebagai Dirjen Minerba, juga sebagai komisaris PT Antam Tbk. Hal ini cacat secara hukum,” jelasnya.
Sony sapaan akrab Direktur PT KMS 27, juga mengungkapkan, perusahaannya telah terdaftar dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), sekira 27 Juli 2021.
Sistem ini memuat keterangan bahwa PT. KMS 27 terdaftar dengan IUP Nomor 443.1 Tahun 2011, dengan jangka waktu 15 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2032, kemudian telah mendapatkan status Clear and Clean berdasarkan CNC angkatan-9.
“Namun secara tiba-tiba, pada 24 September 2021, status MODI PT KMS berubah dari terdaftar menjadi status C&C dibatalkan tumpang tindih PT Antam Tbk, dengan dalil tidak mendasar,” ucapnya.
Hal ini sempat dilaporkan PT. KMS 27 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI bahwa perusahaan ini terdaftar di MODI. Namun alih-alih dapat penyelesaian, justru keterangan MODI PT KMS diubah. “Semakin kuat dugaan adanya oknum yang mencari keuntungan dari kisruh wilayah tambang di Mandiodo ini,” jelas Sony.
Lebih dari itu, berdasarkan Surat ESDM RI Nomor T-1502/MB.04/DJB.M/2021, menyarakan IUP OP PT KMS 27 tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penambangan, dengan dasar Putusan 225 K/TUN/2014 dan Putusan 77 K/TUN/2013.
Pihak PT KMS 27 pun memprotes eksistensi surat tersebut, lantaran dari kedua dasar putusan yang mereka gunakan sangat tidak tepat. Jika dipahami lebih dalam kata Sony, tidak ada satu pun amar putusan dari kedua putusan tersebut yang memerintahkan untuk mencabut IUP OP dan IPPKH PT KMS 27.
Bahkan ketika PT KMS 27 memprotes eksistensi surat tersebut, Dirjen Minerba menyatakan menghormati keputusan perusahaan yang tetap menganggap IUP OP PT KMS 27 masih eksis.
“Hal itu disampaikan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Surat Nomor B-283/MB.04/DBM.PU/2022,” tutup Direktur PT KMS 27. (**)
