[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Klick Bacakan Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Maraknya Ilegal fishing di wilayah perairan Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menimbulkan kesenjangan sosial dan merugikan perekonomian masyarakat pesisir dan sekitarnya, serta merugikan daerah secara finansial.
Lembaga Pemerhati Masyarakat Nelayan Buton Utara (LPMN – BUTUR) melakukan aksi sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah yang membiarkan persoalan ilegal fishing di wilayah Buton Utara. Selasa (17/3/2020).
Persatuan ide dan gagasan pemuda dan masyarakat sebagai sentral awal pembaharuan dan perubahan daerah. Dengan hadirnya anak bangsa dijalan hari ini, ini merupakan suatu sujud letupan gendang kami terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara sekiranya dapat tersentuh nurani.
“Perwakilan rakyat kami di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Dapil Muna, Muna Barat, Buton Utara, Untuk bertanggung jawab atas atas tindakan pelaku Ilegal Fishing di wilayah perairan Buton Utara,” Cetus Nurdin, Korlap LPMN di gedung DPRD Sultra.
Oleh karena itu ia mendesak agar DPRD Sultra dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra untuk memperkuat pengawasan laut. Selama ini, pengawasan laut nusantara khususnya di Buton Utara terkendala dengan kurangnya hari layar kapal pengawas perikanan dalam melakukan operasi.
“Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengontrol, menjaga, melestarikan dan mengawasi keamanan di wilayah pesisir Buton Utara,” Jelas Nurdin.
Nurdin juga menilai masih maraknya penangkapan ikan secara ilegal ada kemungkinan karena stok ikan di berbagai daerah sudah berkurang atau habis. Sementara stok ikan buton utara mengalami kenaikan sehingga menggoda mereka untuk agresif menangkap ikan di wilayah tersebut.
Aksi ini bertujuan untuk mencegah habisnya stok ikan sekaligus memulihkan kembali sumber daya ikan di perairan Buton Utara. (C)
Laporan: Rian
Editor: M. Sahrul
