https://rakyatpostonline.com/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-23-at-16.55.06-3.jpeg

Ampuh Sultra Apresiasi Kebijakan Gubernur Sultra dan Ketua DPRD Atas Penolakan TKA 

Hendro Nilopo.


Kendari, Rakyatpostonline.com – Keputusan Pemerintah Pusat untuk mendatangkan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sultra menuai banyak sorotan. Salah satu sorotan datang dari Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra). Hendro Nilopo, selaku Ketua Umum Ampuh Sultra, menyatakan dengan tegas menolak rencana kedatangan ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga berasal dari negeri China di Bumi Anoa.

“Kami nyatakan dengan tegas bahwa kami menolak rencana kedatangan ratusan TKA asal China itu ke bumi anoa tercinta ini,” Ucap Don HN pada saat di wawancarai di Sekretariat Ampuh Sultra, Jum’at (1/05/2020).

Lanjut ia mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah sadar akan kondisi saat ini. Melihat tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup besar, terkhusus di Sulawesi tenggara.
“Kita saja di Sultra masih banyak pengangguran sudah mau datangkan TKA lagi, aneh pemerintah Pusat, berbagai kebijakan menuai kontroversi, Lantas ketika Tenaga Kerja Asing (TKA) itu di paksakan masuk di Sulawesi tenggara. Bagaimana kemudian nasib pengangguran yang ada di Sultra, Apa kah ini dipikirkan oleh pemerintah pusat? Jangan apatis lah Pemerintah ini,” Kesalnya.

Pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan tidak memikirkan nasib pengangguran di Indonesia saat ini. Selain itu Hendro juga mendukung secara penuh Kebijakan yang di Ambil oleh Orang nomor 1 Sultra (Gubernur) serta Ketua DPRD Sultra.

“Kami sangat antusias kepada Gubernur Sultra dan Ketua DPRD Provinsi Sultra, setelah melihat bentuk penolakan yang di publikasikan di berbagai awak media. Untuk itu kami yang tergabung dalam Ampuh Sultra akan membantu ketua DPRD Provinsi berdemonstrasi apabila TKA China di hadirkan di Sultra,” Imbuhnya.

Hendro, berpesan kepada Pemerintah pusat untuk tidak apatis, dan harus mendengarkan keinginan masyarakat di daerah, guna untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan.

“Pemerintah pusat tidak boleh apatis, mereka harus mendengarkan kenginan masyarakat di daerah. Kalau dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya Konflik Vertikal,” Tutup, Hendro.

Hal senada dikatakan, Ketua Bidang Sosial dan Politik, Iksan Binsar, menilai bahwa Jika TKA di hadirkan di Sultra, tidak menutut kemungkinan akan terjadi pengurangan karyawan lokal yang tersebar di beberapa perusahaan wilayah Sultra.

“Kami takutkan ketika pemerintah pusat kemudian memaksakan kehendak untuk mendatangkan ratusan TKA asal China ke Sultra, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya Pengurangan Tenaga Kerja Lokal di berbagai perusahaan yang ada di wilayah ini,” Tambahnya. (*)

Laporan: Julianto
Editor: M. Sahrul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *