[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita”]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2023, digelar di Kota Bau-bau, Rabu (30/03/2022).
Hadir dalam kegiatan, Gubernur Sultra, Ali Mazi di dampingi Kapolda Sultra, Kapolda Sultra, Irjen Pol. Drs. Teguh Pristiwanto, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda Sultra serta Walikota Bau-bau sebagai tuan rumah.
Selain itu, hadir pula Forkopimda Provinsi Sultra, para kepala daerah, para Sekda kabupaten dan kota, para Kepala Bappeda se-Sultra, perwakilan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Bupati Ruksamin sendiri hadir bersama Ketua DPRD Konut.
Musrenbang Provinsi Sultra kali ini mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Infrastruktur Pendukung”.
Musrenbang ini merupakan pelaksanaan periode terakhir dari RPJMD Provinsi Sultra Tahun 2018-2023, dengan pembahasan evaluasi perencanaan pembangunan 2022 dan rencana strategis Penyusunan RKPD 2023.
Kegiatan diselenggarakan dengan dua forum yaitu forum diskusi publik dan Rakortekrenbang yang sudah dilaksanakan sejak hari Selasa 29 Maret 2022.
Gubernur Sultra, H. Ali Mazi dalam sambutannya sebelum membuka Musrenbang, mengungkapkan bahwa ada empat masalah yang tengah diperbaiki hingga saat ini.
Pertama pembangunan manusia, kedua pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, ketiga tata kelola pemerintahan serta peningkatan infrastruktur dasar, kemudian keempat masalah infrastruktur sektor industri.
Olehnya kata Ali Mazi, perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, harus terpadu dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sultra.
“Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Beliau juga menambahkan bahwa penyelarasan program pembangunan, bertujuan mengatasi isu masalah yang dihadapi negara secara umum, sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (**)
