[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com –
Setelah melakukan aksi penolakan gelombang pertama tepatnya pada hari Selasa (23/6) disoal terkait dengan kedatangan TKA China yang akan di pekerjakan di salah satu perusahaan PT. VDNI dan PT. OSS tepatnya di Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Salah satu ormas Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki (Tamalaki Sultra) bakal melakukan Aksi Penolakan Jilid ke II.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua Tamalaki Sultra, Alfian Annas., SH, yang menegaskan bahwa terkait dengan bakal datangnya TKA di Sultra, pihaknya mempersiapkan aksi penolakan kedatangan TKA di Sultra yang akan di sambut oleh masa aksi.
“Terkait kedatangan TKA di Sultra, kami masih konsolidasi besar-besaran untuk menyambut kedatangan TKA gelombang ke dua, walaupun kemarin kami dipukul mundur oleh pihak kepolisian,” Papar Alfian Annas, Kamis, (25/6/2020).
Persoalan kedatangan TKA di Sultra pihaknya menilai kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah terkesan terburu-buru, karena wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 belum usai.
“Kami ingatkan kepada pemerintah, kebijakan yang telah kalian keluarkan sangat terburu-buru, yang intinya selama masa pandemi belum berakhir, Haram TKA masuk Sultra,” Tegasnya.
Untuk itu, Fian Annas (sapaan akrabnya red) mengemukakan bahwa akan melakukan aksi besar-besaran terkait kedatangan TKA di sultra, dan akan menghadirkan masa sebanyak-banyaknya.
“Saya tegaskan lagi, ini kampung kami, selama masa pandemi Covid 19 belum usai, Haram TKA Masuk Sultra karena kami ingin menjaga orang tua kami agar tidak lagi terpapar Virus Corona. Siapa yang bisa menjamin bahwa kedatangan mereka tidak membawa wabah covid 19? untuk itu secepatnya kami akan turun kejalan untuk melakukan aksi penolakan kedatangan TKA di Sultra,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Oscar Sumardin, selaku kader TAMALAKI, Bahwa dalam situasi Negara kita yang masi dilanda pandemi Covid 19. Masyarakat Sulawesi Tenggara tengah berjuang dalam memutus mata rantai penyebaran wabah Covid 19 yang kita ketahui wabah tersebut berasal dari Negeri Cina asal 500 TKA. Dimana masyarakat dilarang untuk berkumpul dan melakukan aktifitas keramaian. Namun disisi lain pemerintah malah melonggarkan kedatangan para TKA China di Indonesia.
“Atas dasar itu kami mendesak pemerintah membuka data RPTKA tersebut agar publik tahu alasan penggunaan 500 TKA China tersebut,” ucapnya.
Lanjut Oscar, mereka mendesak pemerintah agar transparan dalam mebuka Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
“RPTKA ini yang harus di buka, disitu jelas tercantum alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam sturuktur perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan serta jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan diberdayakan sebagai pendamping TKA nantinya,” bebernya.
Pihaknya juga meminta agar membuat Tim Independen dalam hal untuk memastikan Rekamedis 500 TKA bebas dari covid 19
“Kami meminta juga agar Pemprov membentuk tim Independen yang berkompeten untuk memastikan rekam medis 500 TKA bebas dari Covid 19, dan segera dimunculkan di publik, serta memberikan jaminan keselamatan bagi warga Sulawesi Tenggara dari virus Covid 19,” ucapnya.
Kader Tamalaki ini juga berpesan kepada Pemerintah Provinsi Sultra agar jangan menjadikan rakyat sultra sebagai tumbal investasi.
“Kami berikan ultimatum kepada Pemprov jangan jadikan Rakyat Sultra sebagai tumbal Investasi,” tutupnya.**
