Jamindo Sebut Indonesia Belum Lockdown Karena Pemerintah Takut Krisis Moneter

LOCKDOWN - Ketua umum Jamindo, Muh. Gilang Anugrah. Kamis, (2/04/2020). (Nursalim/Rakyatpostonline.com).

[responsivevoice_button rate=”1″ pitch=”0.9″ volume=”0.9″ voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klick Bacakan Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Berdasarkan data pemerintah pusat yang masuk hingga Selasa (31/3/2020) pukul 12.00 WIB, total ada 1.528 kasus Covid-19 di Indonesia.

Pengurus pusat jaringan advokasi masyarakat indonesia mengatakan, Pandemi Virus Corona (Covid-19) yang terjadi saat ini telah berubah menjadi krisis ekonomi dan keuangan, pemerintah harus mempunyai solusi menghadapi krisis ekonomi ketika lockdown tiba.

Ketua umum PP JAMINDO, Muh. Gilang Anugrah salah satu aktivis nasional asal sulawesi tenggara, mengatakan, Pemerintah pusat harus instruksi lockdown Se-Indonesia.

“Sekarang sudah berapa kabupaten/kota yang melakukan lockdown sendiri tanpa mengkonfirmasi ke pemerintah pusat, karena pada dasarnya yang mengetahui kondisi daerah tersebut pemerintah daerah itu sendiri bukan pemerintah pusat,” Paparnya.

Dengan aktivitas ekonomi yang melambat, output global akan berkontraksi pada tahun ini. Menurut Gilang, Pemeritah pusat harus cepat mengambil langkah untuk menghadapi krisis ekonomi ketika sudah lockdown.

“Negara-negara lain telah mengambil tindakan luar biasa, fokus menangani Covid-19, terutama dalam menyelamatkan nyawa rakyat, maka dari itu pemerintah pusat harusnya mempunyai solusi dalam hal ini anggaran ibu kota baru dalam APBN 2020 yang mencapai Rp.419,2 T. Harusnya bisa dialihkan untuk menghadapi lockdown tersebut, dan merealisasikan ke 514 kabupaten/kota. Keselamatan rakyat lebih penting, karena Negara tidak akan ada, kalau gak ada rakyat,” tutup, MGA saat di konfirmasi via Skype, jakarta selatan, Kamis (2/04/2020).

Laporan: Nursalim
Editor: M. Sahrul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *