[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Konawe Selatan, Rakyatpostonline.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi (DisKominfo – Sandi) mengikuti Rapat melalui Video Conference (ViCon) yang di gelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat virtual tersebut diikuti Kadis Kominfo-Sandi Konsel, Anas Mas’ud di dampingi Kabid IKP Kominfo, Rony dan Kasubag Kerjasama Pimpinan Bagian Protokol Setda Konsel, Bayu Lazuardi di ruang rapat Kantor Bupati Konsel, Rabu (10/6/2020).
Vicon yang juga diikuti Diskominfo dan Biro Humas (DBH) Pemda se-Indonesia ini dipimpin langsung Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.
Ini diselenggarakan dalam rangka mendorong seluruh Diskominfo dan Biro Humas di daerah agar membangun komunikasi publik untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Diskominfo dan Humas di daerah segera komunikasikan dengan penyelenggara Pemilu terkait Pilkada serentak 9 Desember 2020, termasuk mensinergikan narasinya, yang mana bisa dan yang tidak boleh diperbuat,” ujar Bahtiar dalam ViConnya.
Dengan terbangunnya sinergitas dengan semua pihak, khususnya kepada KPU, Bawaslu dan Penegak Hukum lainnya. Ia berharap Diskominfo bisa lebih memahami aturan yang berlaku agar terhindar dari kasus hukum akibat dampak Pilkada. Seperti saat sosialisasi dan membangun narasi dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut.
Ditegaskan juga, bahwa DBH harus lebih maksimal mensukseskan Pilkada tahun ini, dengan menyampaikan ke Publik bahwa Pilkada serentak 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan. Karena sudah tidak memiliki opsi lain untuk tidak dilaksanakan, apalagi hanya karena alasan wabah corona sedang melanda nusantara.
Dijelaskannya, bahwa masyarakat tidak perlu risau terkait Pilkada, karena Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu sudah memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi, diantaranya penerapan Protokol Kesehatan saat memulai tahapan hingga hari pencoblosan.
“Keputusan tetap dilaksanakan Pilkada tidak perlu dimasalahkan, karena praktek menekan penyebaran wabah sudah dilakukan Pemda, seperti saat mendata penerima bantuan sosial dengan cara door to door. Ini juga kita terapkan saat memverifikasi daftar pemilih hingga pencoblosan,” imbuh Bahtiar.
Selain itu, lanjutnya, proses tahapan ditengah pandemi tidak sama dengan tahun sebelumnya. Yakni diperpendek waktu tahapannya sisa 71 hari lagi, termasuk meniadakan kampanye akbar yang melibatkan kerumunan massa, hanya cukup melalui medsos atau kampanye virtual tidak lebih dari 20 orang.
Namun diakuinya, dengan adanya perubahan proses tahapan akibat pandemi, berimplikasi terhadap penambahan anggaran, dikarenakan Pemerintah dan penyelenggara akan menyiapkan peralatan kesehatan tambahan bagi PPK/PPS, seperti masker, APD dan Sanitizer di setiap TPS. Diluar aturan penambahan jumlah TPS yang sebelumnya maksimal 800 orang/TPS, kini skenarionya maks hanya 500 orang/TPS. Tentunya berimbas dengan penambahan anggota PPS/PPK juga.
Tetapi hal itu sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Pemerintah, tuturnya, tinggal bagaimana Kominfo daerah bisa membantu mempublikasikan yang baik kemasyarakat, juga gimana membangun narasi dan koordinasi dengan gugus tugas covid-19, Forkopimda, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya guna mensukseskan Pilkada yang aman dari Covid-19 .
Dengan sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan DBH, tekannya lagi, diharapkan mampu membangun persepsi menjalankan Pilkada yang efisien dan aman dari Covid-19, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.”Saya kira ini perlu langkah cepat pihak DBH, dengan membangun narasi tunggal, yakni Pilkada Serentak 2020 Luber Jurdil dan Aman Covid-19,” tutup Bahtiar yang juga menjabat Kapuspen Kemendagri.
Sementara itu, Kadis Kominfo-Sandi Daerah Konsel, Anas Mas’ud ditemui usai ViCon mengatakan bahwa hasil rapat virtual ini akan disampaikan ke Bupati selaku pimpinan tertinggi, untuk selanjutnya menjalankan perintah Kemendagri untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dari Covid-19 dengan membangun sinergi dengan semua pihak terkait.
Selain itu, dijelaskannya juga bahwa salah satu tugas Diskominfo adalah sebagai juru bicara Pemerintah di daerah terkait keputusan dan kebijakan yang keluarkan Pemerintah pusat maupun daerah, sehingga Vicon harus diikuti dengan baik, agar bisa menyampaikan setiap kebijakan terbaru ke masyarakat dengan benar, yang muaranya demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada semua asfek.
“Vicon ini wajib kita ikuti, sebagai juru bicara Pemerintah dalam menyampaikan yang semestinya, termasuk alasan kenapa Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan ditengah pandemi dan bagaimana mensukseskannya, dalam hal ini meningkatkan partisipasi pemilih dan aman dari covid-19 menuju masyarakat sehat dan sejahtera,” tandas Anas. **
Laporan: Dedi Wardani
Publisher: MS
