[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com –
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negara Tiongkok sebanyak 500 orang ke wilayah Sultra, tepatnya di bumi petua kabupaten Konawe. Melalui rapat Forkopimda Sultra, telah mengaminkan wacana yang sempat tertunda beberapa waktu lalu ditengah mewabahnya Covid -19. Hal tersebut menandakan ketidak seriusan pemprov sultra dan bisa diasumsikan sebagai pro asing. Sebab gubernur Sultra sebagai icon juru bicara para TKA.
Presidium Kapitan Sultra, Asrul Rahmani, menganggap Gubernur Sultra orangnya plin-plan bahkan menjelma seperti bunglon abu-abu dalam mengeluarkan statement suatu kebijakan. Terbukti beberapa waktu lalu sampai terlihat betapa ngototnya seorang Gubernur bersama ketua DPRD Sultra beserta elemen masyarakat lainnya menolak secara tegas, dan bahkan terlihat berapi-api terkait akan masuknya 500 TKA di Sulawesi Tenggara.
Kapitan Sultra sebagai forum pemuda penggiat lingkungan dan pertambangan, mengsinyalir adanya tekanan hebat dari pemerintah pusat hingga seorang petinggi daerah bisa luluh dengan begitu mudahnya.
“Ini bentuk ketidaktegasan seorang pemimpin dalam menciptakan zona nyaman bagi para pekerja lokal, yang mayoritas dalam status dirumahkan, bahkan yang ujung-ujungnya PHK,” Ungkap Asrul Rahmani, Minggu, (14/06/2020).
Seharusnya gubernur bersama ketua DPRD Sultra, punya rasa empati dan harus punya legitimasi yang kuat terkait penolakan yang telah dikumandangkan beberapa waktu lalu. Dan jangan mudah tertekan dengan intervensi siapapun.
“Kapitan Sultra menuding gubernur dan ketua DPRD Sultra hanya bermanis rasa dengan statement yang mereka keluarkan. Terlihat bunga dari depan namun diakhir kepentingan menjadi letoy. Kami mengharapkan semua para stekholder dan terhimpun dalam Forkopimda membatalkan masuknya 500 TKA di sultra,” Tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Kapitan Sultra, Ados Sultra mengatakan miris Ini hanya akal-akalan para elit politik yang coba dibangun untuk meraup keuntungan.
“Bakal masuknya 500 TKA di Sultra, akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Terlebih dilihat dari bentuk drama panggung sandiwara yang mempertontonkan penolakan beberapa waktu lalu hingga terakomodirnya semua keinginan kepentingan istana,” tanda Ados.**
Laporan: Rian
Editor: MS
