[responsivevoice_button rate=”1″ pitch=”0.9″ volume=”0.9″ voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klick Bacakan Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Reaksi menyoal Rotasi Pejabat Struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kali ini nampaknya berbeda dengan sebelumnya, selain dalam suasana pengangan virus corona, juga tengah memasuki tahun politik Pilkada Konawe selatan yang rencananya akan digelar pada tahun ini.
Reaksi dan komentar miring tersebut ternyata dipicu karena Nurlita Jaya AS, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencataan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Konawe Selatan, Istri Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo yang juga Bakal Calon Bupati Konawe Selatan dirotasi dengan jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesra yang digantikan oleh Muh. Yusuf. Kejadian tersebut malah dianggap politis dan upaya membungkam rivalitas, anehnya lagi diframing sebagai bentuk pembangkangan atas sejumlah himbauan berkempul oleh pemerintah dan Polri.
Situasi tersebut Memantik Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhenisme (GPM) Konawe Selatan, Rendi Tabara untuk angkat bicara, menurutnya komentar yang ditujukan pada rotasi pejabat struktural lingkup Pemerintah kabupaten Konawe selatan penuh sentimen politik, tanpa menelisik terlebih dahulu bahwa sebelum Konsel melakukan rotasi jabatan ditengah wabah corona, juga banyak didaerah lain yang melakukan hal demikian, demi kelancaran roda birokrasi. Sebab, menurutnya Mutasi hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi, hal biasa dalam pemerintahan yang sangat disayangkan jika disangkut pautkan dengan kepentingan lain.
“Sebelum konsel, itu banyak didaerah lain yang melakukan hal demikian, demi kelancaran roda birokrasinya, jadi Tidak perlu ditanggapi berlebihan, Saya melihat komentar yang ditujukan pada rotasi pejabat struktural lingkup pemda konsel penuh sentimen politik, hanya karena yang dirotasi adalah istri ketua DPRD Konsel yang notabene digadang bakal menjadi rival Bupati Konsel pada Pilkada nantinya. Percayalah bahwa Mutasi tersebut hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi, hal biasa dalam pemerintahan. Sangat disayangkan jika disangkut pautkan dengan kepentingan lain, apalagi politik”, Tuturnya melalui rilisnya. Kamis, (2/04/2020).
Mantan Ketua Umum GMKM (Gerakan Mahasiswa Konawe Selatan Menginspirasi) ini Menjelaskan bahwa menurut Informasi yang didapatkan bahwa rotasi jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 821.22-86 Tahun 2020 Tanggal 13 Januari 2020, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pejabat Tinggi Pratama (PTP) selaku Kapala Disdukcapil Konsel, Jauh sebelum Himbauan menyoal Social Distancing Covid-19. Sehingga tidak masalah jika Bupati mengeluarkan SK Nomor 820/144/2020 Tanggal 1 April 2020 terkait pengangkatan jabatan dimaksud.
“Yang jelas itu sudah sesuai mekanisme, selain mendapat rekomendasi dari Dirjen Disdukcapil, juga telah ada izin Kemendagri, sehingga itu jadi dasar rotasi jabatan tersebut,” Jelasnya
Ia juga meminta semua pihak untuk berhenti berpolemik mengenai rotasi struktural, terlebih mutasi hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi, juga merupakan sudah hal biasa dalam pemerintahan, sehingga sangat disayangkan jika ada yang memelintir kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Yang terpenting menurutnya adalah menjaga silaturahim sesama warga, terlebih lagi menjelang ramadhan, ditengah badai ujian virus corona mestinya semua saling menguatkan bukan saling serang apalagi menyudutkan.
“Mutasi ini hanya sebagai bentuk evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi, juga sudah hal biasa dalam pemerintahan, sehingga sangat disayangkan jika ada yang memelintir kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga silaturahim sesama warga, sebentar lagi ramadhan, ditengah badai ujian virus corona mestinya kita semua saling menguatkan bukan saling serang, apalagi menyudutkan.” Tutupnya. (*)
Laporan: Julianto
Editor: M. Sahrul
