[responsivevoice_button rate=”1″ pitch=”0.8″ volume=”0.9″ voice=”Indonesian Male” buttontext=”Bacakan Teks Berita“]
Konawe Selatan, Rakyatpostonline.com – Tak kunjung ada kejelasan mengenai pembayaran lahan Asrama Mahasiswa di Kota Kendari, membuat sejumlah Pemuda dan Mahasiswa angkat bicara.
Koordinator Tim Pencari Lahan Keluarga Besar Pemuda dan Mahasiswa (KBPM) Konawe Selatan (Konsel) Jefri, merasa dibohongi oleh Kabag Pemerintahan. Sampai saat ini tidak melakukan pembayaran lahan, dengan alasan bahwa harga tanah jauh dari Taksiran Aprrisal.
“Kami merasa dibohongi dan dipermainkan. Katanya taksiran Aprrisal, mengenai harga tanah sebesar Rp.350.000/Meter. Padahal kenyataannya 490-an ribu rupiah,” Ujar Jefri, dengan nada kecewa.
Lanjut Jef, (sapaan akrabnya) pada saat saya meminta berita acara hasil tinjauan Apprisal pak kabag tidak mau memberikan bahkan terkesan menghindar dan menutup nutupi.
“Berapa kali saya kekantor tanyakan berita acara taksiran harga dari Apprisal, namun Pak Kabag selalu beralasan tidak berada di kantor. Dari awal saya sudah curiga. Tidak mungkin Taksiran harga 350.000 permeter karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilahan itu sebesar 650.000”. Tegas Jeff
Masih Jefri, Jadi selama ini bukan Bupati yang berbohong, namun pak kabag pemerintahan dan Asisten 1 yang tidak serius membayar lahan. Seharusnya lahan itu sudah terbayar tahun lalu, sesuai janji bupati namun karena perpanjangan tangan bupati yang tidak serius sehingga bisa jadi batal dan terkesan lelet.
“Olehnya itu, kami berharap agar Asisten 1 dan Kabag Pemerintahan, untuk segera menunaikan janji Bupati, yakni membayar lahan lokasi pembangunan Asrama. Tidak ada lagi alasan. Karena Bupati sudah mengatakan berapapun harganya akan dibayar asal sesuai standar Apprisal,”. Jelas Ketua Poros Muda Sultra ini.
Hal senada diutarakan, Rendi Tabara, (Salah satu Tim pencari lahan) sangat kecewa jika pembayaran lahan harus ditunda, padahal harga tanah tidak melebihi standar Aprrisal.
“Kami benar-benar sangat kecewa, jika tanah pembangunan asrama tidak dibayar. Padahal kami sudah membantu pemda untuk melakukan negosisasi kepada pemilik lahan, dan alhamdulillah pemilik lahan siap melepas tanahnya dengan harga 450 ribu rupiah permeter,” Tambah, Ketua Demisioner GMKM ini.
Untuk diketahui, Apprisal adalah lembaga independen yang tujuannya menilai standar harga tanah yang akan dibayar oleh pemerintah. (B)
Laporan: Julianto Perdana
Editor: M. Sahrul
