[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Pengurus Bedeng Wilayah Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Seluruh Indonesia (PBW DPN PERKASA) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya untuk mensejahterahkan para tukang di bumi anoa khususnya pada bidang peningkatan kompetensi.
Salah satu komitmen yang ditempuh organisasi yang fokus di semua lini bidang pertukangan ini yakni dengan meningkatkan keahlian tenaga terampil para tukang lokal agar mampu bersaing dengan tenaga luar daerah maupun tenaga asing.
Peningkatan keahlian yang dimaksud adalah mengajukan pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bersinergi dengan Balai Jakon VI Makassar, LPJK dan Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang (DCKBKTR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Olehnya itu, Ketua DPN Sultra Jamran didampingi Ketua DPN Kota Kendari Hasbullah Irsyam mengusulkan penyediaan anggaran pelatihan tersebut ke Dinas terkait dalam forum Jakon Se-Sultra yang diselenggarakan Dinas CKBKTR Pemprov Sultra disalah satu hotel di Kendari, Rabu (14/4/2021).
“Sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 wajib setiap tukang mengantongi sertifikat, dan bagi badan usaha harus mempekerjakan tukang bersertifikat, jika tidak maka bisa dikenakan sanksi administrasi,” ujar Ketua DPN Sultra Jamran dalam sesi dialog forum Jakon tersebut
Ia menyampaikan sanksi yang dimaksud berdasarkan amanat undang undang bisa berupa peringatan tertulis atau pemberhentian pekerjaan, hingga pembekuan akreditas dan pencabutan izin usaha.
Kata Jamran, tenaga kerja bidang konstruksi di daerah Sultra masih banyak yang belum bersertifikat, untuk itu dibutuhkan peran dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan baik Pemprov Sultra, Balai Jakon, LPJK maupun legislatif melalui kebijakan dan penyediaan anggaran sertifikasi kompetensi kerja.
“Tukang menentukan kualitas suatu bangunan, sehingga penting dilaksanakan sertifikasi peningkatan keahlian, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mereka karena mudahnya mendapat pekerjaan. Jadi kami minta Pemprov melalui Dinas terkait menyediakan dengan mengusulkan anggaran pelatihan dan pihak DPRD berkenan menyutujuinya,”imbuhnya.
Menutup permintaannya, Jamran mengutarakan saat ini DPN PERKASA Sultra terus menerima pendaftaran anggota dan tukang secara online dan dapat diakses bebas masyarakat luas melalui platform http://sultra.tukangbangunan.id/. Yang juga berfungsi memudahkan para tukang mendapatkan pekerjaan.
Gayung bersambut usulan itu diamini Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh yang hadir menjadi pemateri, yang berjanji akan memasukkan dalam pembahasan legislatif, juga disambut baik dan akan jadi prioritas usulan program kerja pihak Dinas CKBTR sesuai yang disampaikan Kepala Dinasnya, Dr Pahri Yamsul.
“Terkait usulan anggaran Asosiasi Tukang, kami pihak legislatif siap mengakomodir dalam pembahasan dan memaksimalkannya,” ujar Ketua DPRD Abdurrahman Saleh dikesempatan itu.
Senada dengan Ketua DPRD, Kadis CKBTR Pemprov Sultra Dr Pahri Yamsul menyambut baik usulan DPN karena sejalan dengan program kerja pemerintah untuk mensertifikatkan ribuan tukang dibidang cipta karya se-sultra dalam memenuhi pangsa pasar di daerah.
“Kita akan push usulan itu hingga ke legislatif, karena target kita akan mensertifikatkan 3000 tukang, sehinga kita tidak adopsi tukang dari luar daerah lagi,” sebutnya.
Untuk diketahui, kegiatan Forum hingga jelang berbuka puasa dihadiri Ketua Koordinator Bidang VI LPJK Pusat yang juga eks Dirjen Bina Konstruksi KemenPUPR Ir Sjarif Burhanuddin dan Direktur Kelembagaan Jakon KemenPUPR Ir Nicodemus, Kepala Balai Wilayah IV Makasar serta unsur akademisi, para Ketua Asoiasi Profesi dan Kepala Bidang Dinas Cipta Karya 17 Pemerintah Kab/Kota se-Sultra. (**)
