Kendari, Rakyatpostonline.com –
Kendari, Rakyatpostonline.com – Rencana PT. Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) untuk mendatangkan 500 TKA asal China menuai dari berbagai kalangan baik dari aktivis, legislatif maupun eksekutif di bumi Anoa Sultra.
Salah satu lembaga yang kerap hadir menyuarakan aspirasi rakyat sultra yakni Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) juga turut menolak dengan tegas rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari negara asal Corona tersebut.
Hal tersebut di sampaikan Hendro Nilopo, selaku Presidium AMPUH Sultra melalui Rellasenya (14/06/2020), ia menyampaikan bahwa Sultra ini masih di bayang-bayangi oleh pandemi wabah Covid 19. Semua daerah kabupaten maupun kota di Sultra masih dalam tahap memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Maka sangat disayangkan ketika permintaan PT. Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) untuk mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing asal (TKA) yang berasal dari tempat lahirnya Corona itu di Amini oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Ali Mazi, S.H.
“Kita sampai saat ini masih di bayang-bayangi oleh virus Corona, bahkan semua daerah kabupaten maupun kota di Sultra masih berusaha melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya ini (Corona). Jadi sangat di sayangkan yah, jika Pak Gubernur ini justru mengamini rencana PT.VDNI untuk datangkan 500 TKA asal China, sedangkan kita tau bahwa negara lahirnya virus Corona itu adalah China,” katanya.
Lanjutnya, ia menilai seharusnya Gubernur Sultra selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Sultra fokus membantu para kepala daerah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 (Corona) bukannya justru memberikan pernyataan yang plin plan seperti itu. Kemarin menolak kemudian menunda dan sekarang di setujui kedatangan 500 TKA cina. Menurut kami itulah yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat sekarang ini.
“Gubernur ini pemimpin tertinggi di Sultra, harusnya fokus membantu para kepala daerah yang sedang berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19, bukan justru buat pernyataan yang plin plan. Kemarin menolak setelah itu menunda dan sekarang setujui itu 500 TKA China. Itu yang akan menyebabkan kegaduhan nntinya,” bebernya.
Ini pernyataan Gubernur Sultra saat gencar-gencarnya disoroti masalah anggaran penanganan Covid 19 yang berjumlah ratusan miliar.
“Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA,” kata Gubernur Sultra. di kutip dari Detik.com (29/4/2020).
Jika di bandingkan dengan pernyataannya sekarang ini saat sorotan mengenai anggaran penanganan Covid 19 yang berjumlah ratusan miliar mulai redam.
“Jujur saja, semua urusan TKA itu persyaratan semua sudah dilalui dan sudah memenuhi persyaratan semua. Kebijakan pemerintah ini bicara soal hubungan antarnegara yang harus didukung semua elemen dan pemerintah daerah,” ujar Ali Mazi. di kutip dari Liputan6.com (13/6/2020).
Pungkasnya, Pihaknya menyarankan kepada Gubernur Sultra agar konsisten dalam mengambil sikap jika menolak pastikan menolak dan jika setuju pastikan setuju.
“Kami sarankan Pak Gub ini konsisten dalam menyatakan sikap, kalau tolak yah tolak, Setuju yah setuju, jangan kemarin menolak sekarang setuju,” tutupnya. (B)
Laporan: Julianto
Editor: MS
