[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com –
Rencana kedatangan 500 TKA asal China di kawasan industri PT. VDNI dan PT. OSS di kecamatan morosi, kabupaten konawe, kini telah di setujui oleh gubernur pada rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sulawesi tenggara pada jum’at, (12/6/2020).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Kota Kendari kembali angkat bicara dan menanggapi keputusan forkopimda Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memiliki landasan ilmiah dalam menyetujui kedatangan 500 TKA, dan terkesan tendensius tanpa melihat saat ini masih berlakunya imbauan pemerintah kepada masyarakat bahaya Covid-19.
Menurut Sulkarnain, kesepakatan forkopimda selain tidak berdasar ilmiah juga tidak memperhatikan kondisi sikologis masyarakat yang masih trauma kondisi pandemi covid-19
“Kesepakatan forkominda itu sepihak tidak ada kajian ilmiah, mereka juga tidak peka dengan sikologis masyarakat morosi yang masih trauma,” ujar sul, Minggu, (14/06/2020).
Ketua HMI Kendari itu menduga pertemuan forkopimda tersebut dimotori gubernur, yang tujuannya untuk mengamankan kedatangan 500 TKA di Konawe.
“Saya menduga pertemuan ini di motori Gubernur, pasti untuk mengamankan kedatangan 500 TKA kalau itu benar pak Ali Mazi, tidak usah jadi gubernur, mending cocok jadi humas saja disana,” ungkapnya.
Sulkarnain menegaskan, soal kebutuhan pembangunan pabrik di PT. VDNI dan OSS, tidak rasional dengan jumlah 500 Orang saja. Lanjut sul, masih banyak TKA di dalam yang juga alasannya sama sebagai tenaga ahli. Faktanya pekerjaan serabutan juga didatangkan ke morosi, selain itu mereka juga sebagian besar tidak terdaftar sebagai tenaga kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003.
“Tidak logis, dari 500 TKA asal china itu faktanya juga yang didalam banyak orang china, sebelumnya juga mereka bilang itu tenaga ahli, padahal hanya mendapatkan pekerjaan serabutan di morosi. Masih banyak tenaga kerja lokal kita disana yang masih pengangguran. Diperparah sebagian besar TKA China yang datang tidak terdaftar sebagai tenaga kerja,” tegasnya.
Kedatangan 500 TKA China, HMI Cabang Kendari akan memboikot akses kedatangan TKA asal sumber virus corona itu. Walaupun di tengah pandemi dan tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
“Kami akan berupaya boikot akses mereka, liat saja. Biar masih pandemi, kecuali mereka lewat bawah tanah. Berapa banyak saudara dan orang tua kita yang tidak berpergian jauh, dan mudik kampung halaman untuk kumpul merayakan Idul Fitri 1441 Hijriyah ini, hanya semata mata memutus mata rantai virus corona Covid-19. Namun saat ini pemerintah langgar aturan sendiri dengan mendatangkan orang dari negara luar sumber corona,” pungkas, sulkarnain. (*TIM)
