[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com –
Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan di ruang rapat rumah jabatan (rujab) Gubernur Sultra, dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para rektor universitas negeri, serta beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk mendiskusikan Rencana PT. Virtu Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) sehingga mendatangkan 500 TKA asal China menuai sorotan. Berrbagai kalangan baik dari aktivis, legislatif maupun eksekutif di Bumi Anoa.
Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP JAMINDO) salah satu lembaga nasional yang menolak keras kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing di Bumi Anoa, yang notabenenya TKA tersebut berasal dari negara asal Covid 19.
Muh. Gilang Anugrah (MGA) Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP JAMINDO) mengatakan, hasil rapat Forkopimda berhasil membuat gaduh masyarakat sulawesi tenggara, sebab menyetujui rencana kedatangan 500 TKA dalam waktu dekat ini.
“Kedatangan 500 TKA asal thiongkok, sebenarnya Ali Mazi ini Pemimpin Daerah (Gubernur) atau Pemimpin TKA (Tenaga Kerja Asing)?” Tanya, MGA.
Seharusnya Gubernur Sultra selaku pimpinan tertinggi di Provinsi Sultra, Lanjut Gilang, fokus membantu para kepala daerah untuk memutus mata rantai pandemi Covid 19. Bukannya justru memberikan pernyataan yang plin plan seperti itu. Kemarin Gubernur Ali Mazi menolak kedatangan 500 TKA pada Kamis, 30 April 2020.
“Kemudian menunda, dan sekarang di setujui kedatangan 500 TKA China melalui rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) 13 juni 2020. Menurut kami itulah yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat sultra sekarang ini,” Paparnya.
Menurut MGA, DPRD Provinsi Sultra harus tegas dalam menyikapi kedatangan 500 TKA yang menyebabkan kegaduhan masyarakat Sultra.
“Logikanya kemarin saja, yang masuknya 49 TKA, masyarakat sudah gaduh dan resah apalagi 500 TKA ini. Saya kira bapak Ali Mazi harus butuh 5 SKS, ini untuk lebih mengutaman kepentingan rakyat, dibandingkan kepentingan pekerja asing yang semakin hari membludak,” Tutup MGA salah satu aktivis nasional asal sultra. (B)
Laporan: Julianto
Editor: MS
