[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Jelang kedatangan TKA China dalam waktu dekat ini, kini menuai pro kontra dari kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara. Kapolda Sultra, Irjen Pol Merdisyam, bakal melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) Pemerintah Daerah (Pemda) sebab pihak polda sultra menilai, penolakan hadirnya ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal china akan ada gelombang demonstrasi besar, pada Selasa, 23 Juni 2020.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HMI Kendari, Sulkarnain, memaparkan bahwa pihaknya tidak kaget dengan pernyataan Kapolda Sultra Irjen Pol Merdisyam, pada Rabu, 17/6/2020 melakukan pengawalan.
Menurutnya kehadiran TKA mesti pada koridor hukum indonesia yang konstitusional dan tidak merugikan masyarakat apalagi di tengah pandemi covid-19 yang sedang memasuki tahapan new normal.
“Yang pasti TKA kita tolak, lagian tidak ada pembenaran TKA asal china masuk secara konstitusional di tambah lagi ini masih suasana pandemi,” ujar Sul, (16/6/2020).
Sebelumnya, Merdisyam mengatakan Pemprov Sultra memiliki pertimbangan tersendiri sehingga memberikan izin bagi 500 TKA China yang akan datang, meskipun sempat menolak. Dia menegaskan polisi akan memberikan pengamanan. Namun, Ketua HMI Kendari sangat menyayangkan atas sikap pro Kapolda Sultra kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negeri tirai bambu.
“Sangat disayangkan sikap Kapolda. Mestinya perlakuan ini lebih pro kepada rakyat, bukan ke Tenaga Kerja Asing,” ungkapnya.
Sulkarnain secara tegas menyampaikan kepada awak media melalui releasnya, bahwa gerakan Hijau Hitam siap memboikot dan berhadapan dengan aparat kepolisian.
“Saya tegaskan, lagi bahwa kami sudah siap berhadapan dengan polisi saya dan anggota tidak takut dan tidak akan mundur,” Tegasnya.
Pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan aksi di Polres Kota Kendari, namun di tolak. Tetapi pihaknya akan tetap melakukan aksi penolakan kedatangan TKA 23 juni mendatang dan siap menerima konsekuensi.
“Kami tetap turun, tidak perlu ada izin dari polisi. Mereka bukan petugas perizinan, yang jelasnya pemberitahuan sudah disampaikan. Kalau mau terulang kasus berdarah di kota kendari, kami dari HMI siap mengawal aksi penolakan masyarakat Sulawesi Tenggara,” Pungkasnya. (B)
Laporan : Julianto
Editor : M. Sahrul
