[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”BACAKAN“]
Kendari, Rakyatpostonline.com – Aksi unjuk rasa (Unras) Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMK) di depan markas besar Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak aktivitas pertambangan di Blok Marombo dihentikan, sebab dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jenderal Lapangan aksi, Arman Manggabarani mengatakan, perusahaan PT Bintang Mining Indonesia (BMI) dan PT Mineral Arta Sejahtera (MAS) diduga melakukan aktivitas penambangan lahan koridoor (Pelakor) tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan aktivitas penambangan dilakukan berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Jumat (22/04/2022).
“Aktivitas kedua perusahaan tersebut sebelumnya pernah terjadi penyegelan atau Police Line tertanggal 16 Maret 2022 oleh pihak Polda Sultra bersama dengan Polres Konut, namun beberapa Minggu kemudian aktivitas mereka kembali berjalan kemudian tidak ada kejelasan mengenai mengapa diperbolehkan lagi menjalankan aktivitas di wilayah yang sama,” Ucap Andi Arman.
Padahal kita ketahui, Lanjut andi arman, bahwa lahan atau wilayah mereka kami duga kuat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dan tentunya aktivitas pertambangan ore nikel itu tidak menggunakan Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
“Apalagi kegiatan yang mereka laksanakan itu sangat merugikan negara dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada UU Minerba No. 3 Tahun 2020, UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan Bahwa Setiap Aktivitas perusahaan yang melakukan penambangan itu harus menggunakan Izin Usaha Pertambangan,” Jelasnya.
Apabila ke dua perusahaan itu tidak menggunakan izin IUP, maka ada sanksi administrasi dan Pidana berupa Minimal Penjara 10 Tahun serta di denda dengan Nominal Minimal 10 Miliar Rupiah.
“Nah, kemudian tentunya melanggar juga tentang UU No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 134 Ayat (2) tentang MINERBA dan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pada pasal 38 Ayat (3) dengan Sanksi Pidana paling banyak penjara maksimal 10 Tahun dan denda sebesar 5 Miliar Rupiah,” Jelasnya.
Selain itu, Andi Arman menduga kedua perusahaan tersebut terlibat langsung mengenai jual dokumen pengapalan. Pihaknya mendesak kepada Polda dan Kejati Sultra untuk segera melakukan pemanggilan dan proses kasus hukum tersebut, karena ini juga merupakan bagian dari Legal Opini (LO) yang kami sampaikan.
“Kami meminta kepada Polda Sultra untuk segera melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai kasus kedua perusahaan serta penambangan-penambangan liar, dan lakukan menyegel kembali kawasan aktivitas pertambangan,” Tutupnya. (**)
Laporan : Rian Samrin
