[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Konawe Selatan, Rakyatpostonline.com – Sebelumnya Anggota DPRD Konsel yang tak lain adalah Ketua Fraksi Demokrat, Ramlan menyesalkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Konsel yang telah merefocusing pokok pikiran dewan (Pokir) dan menghapuskan anggaran pembangunan asrama mahasiwa Konsel.
Kini Pemda, melalu wakil Bupati Konsel, Dr H Arsalim Arfin SE M.Si didampingi Sekda Konsel, Sjarif Sajang, Kepala BKAD Konsel, DR Sahlul dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati, Senin (8/6/2020) menyampaikan klarifikasi bahwa anggaran pembangunan asrama mahasiswa di Kendari tidak dicoret.
“Kami mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang selama ini simpang siur diberbagai media sosial dan mainstream terkait tuntutan adik-adik mahasiswa Konsel terkait pengadaan tanah dan pembangunan asrama mahasiswa. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kendari sampai saat ini tidak ada penghapusan dalam APBD,” tegas Arsalim.
Kata dia, pemerintah daerah tidak pernah mengusulkan untuk dihapuskan anggaran tersebut dalam relokasi anggaran di tengah pandemi corona.
“Sampai hari ini anggarannya masih ada dalam APBD Konsel. Demikian pula pembangunan gedung asrama sampai sekarang masih melekat di Dinas PU dan Tata Ruang,” tutur Arsalim.
Sementara, Ramlan yang kembali dikonfirmasi justru meminta Wakil Bupati Konsel tak buat gaduh, sebab bukan anggota TAPD.
“Saya hanya berharap agar wakil bupati tidak membuat kegaduhan di tengah covid 19, apalagi beliau bukan anggota TAPD, sebab persoalan ini kami yang ketahui saat RDP, Ketua TAPD pun tidak dilibatkan dalam hal relokasi anggaran,” ujar, Ramlan.
Tambah mantan Jurnalis ini, Wakil Bupati tidak mengetahui realokasi anggaran yang terakhir, karena yang realokasi anggaran adalah bupati dan Kabid anggaran.
“Sedangkan Sekda tidak dilibatkan, dan sesuai yang kami pegang RKA Dinas PU itu sudah dihapus anggarannya. Waktu kita RDP kemarin, soal realokasi anggaran menurut SKB Menkeu dan Mendagri sudah final 167 Miliyar untuk penanganan covid 19, sekarang menjadi Rp 184 Miliar, sisa dari 167 Miliar itu adalah untuk menutup devisit, jadi anggaran yang diambilkan dari pokir pokir anggota DPRD Termasuk asrama mahasiswa Konsel,” cetusnya.
Tambah dia, Wakil Bupati, Arsalim terkesan prematur dan terburu buru mengeluarkan statement, sebab tidak mempunyai data yang valid, seperti data yang telah dipegang dewan hasil RKA Dinas PU.
“Wakil Bupati keliru dalam mengeluarkan statement, karena ini mengenai realokasi anggaran yang dimana wakil bupati tidak masuk dalam TAPD, justru hari ini saya balik bertanya, jangan jangan ini wakil bupati tidak tau tupoksinya, saya kira jelas tugas wakil bupati salah satunya adalah pengawasan, dan kalau kita lihat hari ini justru pengawasannya tidak dilaksanakan, sesuai yang kami temukan dilapangan banyak pekerjaan yang tidak mempunyai asas mamfaat, termasuk pe.kerjaan tahun anggaran 2019 itu masih banyak yang belum selesai, anehnya lagi pekerjaan belum selesai sudah mengalami kerusakan,” pungkasnya. (B)
Laporan: Jefri/Julianto
Editor: M. Sahrul
