Daerah  

Luput Perhatian Pemerintah, Wasekjen PB HMI Soroti Nasib Petani Kelapa

Wasekjen PB HMI, Rahmat Hidayat.

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Klick Bacakan Berita“]
Indonesia sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang berlimpah, Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya baik di sektor perkebunan dan pertanian salah satunya adalah Kelapa.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Wasekjen PB HMI), Rahmat Hidayat, mengatakan, Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dan pernah Berjaya pada beberapa dekade.

Kelapa juga tumbuh dengan subur di penjuru Nusantara, terutama di kawasan pesisir Indonesia. Kelapa dengan berbagai manfaatnya dan produk, “Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat di gunakam, atau diolah yang telah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Indonesia,” Ungkap Rahmat Hidayat.

Tidak heran luas kebun kelapa Indonesia cenderung menyusut, Lanjut Rahmat, sebesar hampir 0,89% tiap tahunnya sejak tahun 1994. “Jika di hitung dari luas kebun sebesar 3,5 juta hektar maka di perkirakan secara rata rata 31 ribu hektar kebun kelapa hilang tiap tahunnya selama 26 tahun,” Paparnya.

Petani Kelapa, kini nasibnya jauh panggang dari api.

Demikian pula petani kelapa kita banyak yang masih hidup prihatin, tidak semakmur dulu di masa kejayaan kelapa tahun 1920 hingga awal 1970an. (Sumber buku:mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia). Hal ini Bukti tidak sehatnya keadaan ini terlihat dalam tiga tahun belakangan ini dimana terjadi gonjang ganjing ekspor kelapa butir.

Wasekjen PB HMI itu mengulas, Disatu sisi ekspor di sebut telah meningkatkan, harga kelapa butir yang selama beberapa dekade terburuk. “Disaat bersamaan industri dalam negeri mengaku kesulitan bahan baku. Maraknya ekspor kelapa butir ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Dan China di klaim oleh beberapa pihak hanya menguntungkan pedagang,” Katanya.

Petani kelapa di sebut hidup dalam kondisi pas-pasan, Untuk itu lah pemerintah perlu memperhatikan Nasib Petani Kelapa. Pemerintah harus membentuk semacam “Badan Otoritas Kelapa Indonesia” untuk mendorong pengembangan sektor kelapa nasional secara holistic dan agresif.

“Lembaga seperti ini dapat membentuk wadah persatuan, guna memberikan akses penghubung kesejahteraan petani kelapa yang ada di Indonesia dengan melakukan kaloborasi. Kelompok asosiasi ini kita temukan di Negara tetangga, seperti di India (Coconut Development Board), di Philipines (Philipines Coconut Authority) dan Sri Lanka (Coconu Development Authority),” Harap Rahmat hidayat.

Pemerintahan Indonesia perlu mengembangkan dan di revitalisasi Kelapa baik pada sektor hulu, hilir maupun kelembagaannya. Pekerjaaan besar ini harus di lakukan bersama dalam skala Nasional, untuk mengembalikan Kejayaan Kelapa di Indonesia.*

(Rakyatpostonline.com/Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *