Bombana, Rakyatpostonline.com – Aksi unjuk rasa ke II yang digelar Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) bersama Forum Petani Bersatu Bombana (FPBB) akhirnya membuahkan hasil.
Setelah melakukan audiensi dengan pihak Bulog dan Pemerintah Kabupaten Bombana, para petani memperoleh kepastian terkait penetapan harga gabah yang selama ini dikeluhkan.
Ketua Pospera Bombana, Asri Grandong, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan harga gabah yang dinilai tidak seragam dan merugikan petani.
Ia menyoroti praktik potongan berat gabah yang diberlakukan oleh pihak Bulog dan mitranya dengan alasan yang tidak rasional.
“Ada yang dipotong 3 kilogram, ada 5 kilogram, bahkan sampai 7 kilogram per karung. Harga jualnya pun tidak sama, mulai dari Rp5.600, Rp5.900, hingga Rp6.000 per kilogram. Padahal sesuai ketentuan seharusnya Rp6.500 per kilogram,” ujar Asri, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, alasan Bulog yang menyebut potongan disebabkan kadar air dan ampas tidak sepenuhnya dapat diterima.
Terlebih, Bulog disebut menolak membeli gabah dengan alasan gudang penuh, namun mitra Bulog justru tetap melakukan pembelian dengan harga lebih rendah.
“Ini aneh. Kalau gudang penuh, seharusnya semua berhenti membeli. Tapi faktanya, mitra Bulog masih beroperasi dengan harga rendah. Kami menduga ada permainan harga di sini,” tegasnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Bupati Bombana menyatakan komitmennya untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.
Sejak Selasa (21/10/2025), harga pembelian gabah pun telah dikembalikan ke angka normal tanpa potongan tambahan.
Pihak Bulog dan Dinas Pertanian Bombana turut menyerahkan data pendukung serta menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Asri Grandong mendesak Kepala Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera mencopot Kepala Bulog Bombana yang dianggap gagal menjalankan tugasnya secara profesional.
“Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan kembali menggelar aksi jilid III. Keputusan ini menjadi dasar kami untuk terus mengawal hak-hak petani. Jika masih ada oknum yang mempermainkan harga atau melakukan pungutan liar, kami siap menempuh jalur hukum,” tegas Asri.
Laporan: Syaifuddin
