Kolaka, Rakyatpostonline.com – Pemeriksaan terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka pada Kamis (13/3/2025) dinilai hanya sebagai formalitas belaka.
Ketua Forum Advokasi Mahasiswa Hukum (Fahmi) Sultra-Jakarta, Midul Makati, menilai bahwa langkah Kejari Kolaka ini hanya sekadar menggugurkan desakan publik, bukan untuk benar-benar menegakkan supremasi hukum.
Menurut Midul, sejak awal Kejari Kolaka terkesan menutup-nutupi kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pemilihan Wakil Bupati Koltim tahun 2022. Namun, karena tekanan publik yang semakin besar, seolah-olah menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus ini.
“Bayangkan saja, biasanya Kejari Kolaka selalu memanggil media untuk meliput kasus besar. Tapi kali ini justru seperti uring-uringan dan tertutup. Pemeriksaan Abdul Azis ini seperti sedang memeriksa maling sandal di masjid, bukan pejabat yang diduga terlibat suap dan gratifikasi,” ujar Midul, Selasa (18/03/2025).
Dugaan Intervensi Pejabat dan Mafia Hukum
Midul juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi dari berbagai pihak, termasuk partai politik dan pejabat daerah, yang berusaha mempengaruhi jalannya kasus ini.
“Kalau kasus ini dibongkar secara serius, banyak nama pejabat dan pengusaha yang bisa terseret. Itu sebabnya Kejari Kolaka berusaha menutupi kasus ini karena ada intervensi dari mafia hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut adanya dugaan keterlibatan Partai Gerindra dan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam mengintervensi kasus ini.
“Kita tahu sendiri bagaimana kultur penegakan hukum di negeri ini. Hukum bisa dibeli, aparat penegak hukum bisa disuap. Jadi saya tidak kaget dengan sikap Kejari Kolaka yang sedang dimain dan diperankan,” tambahnya.
Desakan untuk Transparansi dan Independensi
Dengan kondisi yang semakin tidak jelas, Fahmi Sultra-Jakarta mendesak agar Kejari Kolaka bersikap transparan dalam menangani kasus ini dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi kinerja Kejari Kolaka agar penanganan kasus ini berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi pihak mana pun. Jika Kejari Kolaka terbukti bermain mata, Jaksa Agung harus segera mengambil tindakan tegas,” tutup Midul.
Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari Kejari Kolaka, apakah mereka akan benar-benar menegakkan supremasi hukum atau justru membiarkan kasus ini menguap begitu saja. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
