Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Langgikima, Selasa (14/2/2023).
Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Bupati (Wabup) Konut, H. Abu Haera, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua DPRD, Kepala OPD, unsur Forkopimda, Kapolsek, camat, kepala Puskesmas, kepala SD, serta delegasi masing-masing desa se-Kecamatan Langgikima.
Abu Haera dalam sambutannya mengungkapkan, Musrenbang tingkat kecamatan merupakan suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas.
Program tersebut disesuaikan dengan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Konut.
Diterangkan, Kecamatan langgikima ini merupakan wilayah yang didiami beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan, tentunya ada dana CSR dari perusahaan, inilah yang harus dikelompokkan, kemudian disinkronkan dengan program pemerintah daerah.
“Infrastruktur apa yang harus dikerjakan dengan menggunakan dana SCR dan infrastruktur yang mana yang harus dikerjakan dengan anggaran pemerintah daerah dan pusat, agar pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Langgikima Lebih tepat sasaran,” Kata Abu Haera.
Ia juga mengimbau para pengusaha lebih meningkatkan kolaborasi dengan Pemdes dan pemerintah kecamatan dalam pengelolaan dana CSR, guna pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Langgikima.
Ia juga mendorong, jika memungkinkan maka dana CSR dari perusahaan, dapat diberikan juga kepada desa yang tidak berada di wilayah lingkar tambang agar dapat lebih merata di Kecamatan Langgikima.
“Sebab masyarakat yang tidak berada di lingkar tambang, bisa jadi juga mempunyai lahan perkebunan dan melakukan aktivitas dalam perkebunan di sekitaran wilayah pertambangan,” tegas Wabup Konut.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Konut memberikan kabar yang baik bagi pemerintahan desa dengan adanya kenaikan gaji kepala desa, aparat, dan BPD.
Gaji Kades dari mulanya 2 juta rupiah, menjadi 2,5 juta sebulan, serta tunjangan senilai 500 ribu rupiah perbulannya. Kemudian Sekdes dari 1,4 juta rupiah menjadi 2 juta 250 ribu rupiah, Kaur, Kasi, dan Kadus dari 1 juta menjadi 2,1 juta rupiah, RT dari 650 ribu rupiah menjadi 1 juta rupiah, BPD dari 1,2 juta menjadi 2 juta rupiah.
“Begitupun gaji Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD yang juga ikut mengalami kenaikan. Selain itu, operasional lembaga pemerintah desa dan Lembaga Masyarakat Desa juga ikut mengalami kenaikan di tahun 2023 salah satunya Operasional PKK yang dari 12 juta menjadi 30 juta pertahun,” ucap Abu Haera.
Kenaikan gaji aparatur desa di Konut, merupakan bonus yang diberikan bupati untuk pemerintah desa yang bertujuan untuk memberikan motivasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Selain itu, kenaikan gaji ini juga diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat pemerintah desa dalam memajukan pembangunan, sesuai harapan masyarakat,
“Sebab kepala desa merupakan perpanjangan tangan bupati dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” lanjutnya.
Tidak hanya kenaikan gaji, Pemkab Konut juta akan memberikan kendaraan dinas untuk kepala desa dan kepala sekolah di tahun 2023. Ini merupakan bentuk kepedulian agar urusan dengan masyarakat lebih mudah.
“Dengan diberikannya kendaraan untuk kepala desa, jadi tidak ada lagi alasan bagi kepada desa untuk tidak mengikuti rapat, tidak melaksanakan koordinasi ke tingkat OPD, terkait urusan masyarakat desa,” tutup Abuhaera.
Laporan : Syaifuddin