Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Konawe Utara bersama Bank Indonesia (BI), menggelar high level meeting (HLM) Tim Percepatan Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Konut, di Labengki Nirwana Resort, Jumat (5/8/2022).
Acara dihadiri langsung oleh Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, Kepala perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Doni Septadijaya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, Direktur Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI, Elsya Chani, serta Kepala Desa Labengki.
Ruksamin dalam kegiatan, menyampaikan bahwa HLM TPID dan TP2DD ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut bersama pihak perbankan, dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta memperkuat rencana program kegiatan TP2DD.
Bupati dua periode ini, kepada jajaran pejabat Perwakilan BI Sultra, menyampaikan laporan terkait kondisi ekonomi makro di Konut yakni berada pada angka 4,59, alias terbesar ke-4 di Provinsi Sultra.
Kemudian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konut adalah pemasok terbesar ke-15 di pulau Sulawesi atau ke-4 terbesar di Provinsi Sultra, dengan penyumbang terbanyak dari sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.
Adapun aktivitas keuangan Pemkab Konut, sudah mencapai kurang lebih 90% non tunai, seperti pembayaran gaji, TPP Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pencairan keuangan menggunakan aplikasi Satker pada Bank Sultra.
Selain itu, pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sudah menggunakan sistem host to host, ATM, dan m-banking. Demikian juga pajak hotel dan rumah makan pengawasannya sudah menggunakan alat box perekam pajak online, namun belum efektif karena kendala jaringan.
Terkait perkembangan pelaksanaan transaksi non tunai di kabupaten Konut, bupati mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah berupaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan terkait dengan teransaksi non tunai di Pemerintahan.
Ucapan terima kasih ini juga, mengingat banyak manfaat atau keuntungan dari penggunaan transaksi non tunai ini, terutama dalam upaya perbaikan E-Goverment yang hanya bisa dilakukan apabila sistem pembayaran dilakukan dengan non-tunai atau berbentuk elektronik.
“Dengan aktivitas seperti ini, maka berbagai isu yang menjadi kekhawatiran dalam pemerintahan akan bisa kita atasi,” ujar Ruksamin.
Sistem pembayaran transaksi non tunai ini akan ditindaklanjuti lebih spesifik oleh jajaran Pemkab Konut, dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan pihak terkait, antara lain menyangkut pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Diharapkan dengan adanya digitalisasi ini, dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sekaligus dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami berharap kepada pihak Bank Indonesia dapat melakukan pendampingan untuk berkonsultasi. Pemkab Konut sendiri siap menjadi lokus dan menjadi pilot projek untuk pelaksanaannya,” tutup Ruksamin.
Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan MoU dengan PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses tentang digitalisasi layanan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan kanal pembayaran lainnya, juga penyerahan langsung QRIS kepada pihak resort dan home stay, jasa penyewaan perahu dan masjid yang berada di wilayah Labengki.
Laporan : Syaifuddin