Kendari, Rakyatpostonline.com – Tokoh muda Sulawesi Tenggara (Sultra), Midul Makati, S.H., M.H., menyoroti secara serius dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Kondisi lingkungan dan ruang hidup masyarakat setempat akan semakin memburuk jika pemerintah tidak segera mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Midul Makati menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi, mengingat kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas pertambangan berada di bawah pemerintah provinsi.
“Kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena bukan lagi potensi, tapi sudah menjadi kenyataan. Jika seluruh IUP tidak dicabut secara menyeluruh, masyarakat sekitar akan terus menjadi korban atas ketimpangan ekologis yang semakin parah. Gubernur ASR tidak bisa lepas tangan, harus bertanggung jawab,” tegas Midul, Jum’at (20/6/2025).
Midul juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan di Kabaena telah mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat dan nelayan tradisional, mulai dari pencemaran sungai dan laut, sedimentasi pesisir, hingga hilangnya kawasan hutan dan mata air.
“Kita tidak anti investasi, tapi harus ada keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat lokal. Jangan sampai semua dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi semu,” ujarnya.
Midul juga meminta Gubernur ASR untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh perusahaan tambang di Pulau Kabaena dan menyampaikan laporan terbuka kepada publik mengenai komitmen dan langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani krisis ekologi tersebut.
“Kami mendesak transparansi. Publik berhak tahu berapa jumlah IUP yang aktif, siapa pemiliknya, dan sejauh mana tanggung jawab sosial dan lingkungan dijalankan. Jika tidak ada tindakan nyata, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan provinsi,” tambahnya.
Pulau Kabaena selama ini dikenal sebagai kawasan strategis yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi ruang hidup ribuan warga yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.
Namun, ekspansi pertambangan dalam satu dekade terakhir telah memicu berbagai persoalan lingkungan yang belum ditangani secara tuntas.
“Kita tidak ingin Kabaena bernasib seperti wilayah lain yang hancur akibat eksploitasi tak terkendali. Gubernur ASR harus segera ambil langkah tegas, cabut IUP bermasalah dan pulihkan lingkungan. Itu adalah amanat konstitusi dan tanggung jawab moral,” pungkas Midul.**
Laporan : Muh. Sahrul
