Jika Ada Izin Mendagri, Ardin Tak Permasalahan Mutasi Jabatan di Konawe

Konawe, Rakyatpostonline.Com – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dimulai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe pun mengeluarkan imbauan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi jabatan.

Hal ini dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 2-6 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

Merespon dinamika ini, Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin, kepada awak media, beberapa waktu lalu, menilai hal tersebut sah-sah saja selama dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk menegakkan aturan sesuai yang telah diatur dalam perundang undangan berlaku.

Perlu dipahami bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan, pelaksanaan pemerintahan ada juga rambu-rambu yang harus dihargai, sehingga berjalan pada koridor atau regulasi yang ditetapkan oleh penyelenggara negara berupa undang undang dan peraturan pemerintah lainnya.

“Selama masih berjalan dikoridornya maka kita wajib memberikan supporting. Sebaliknya jika keluar rel kita juga wajib untuk memberikan warning, karena sesungguh pemerintah itu melaksanakan daulat rakyat” sambung Ketua DPD PAN Konawe ini.

Ketua DPRD Konawe yang juga mantan Dosen Universitas Lakidende (Unilaki) Unaaha ini mengatakan, selama untuk penataan pelayanan birokrasi yang lebih baik untuk kepentingan rakyat dan mendapatkan izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), maka itu sah-sah saja.

Sehingga lanjutya, tidak perlu dipolemikkan dengan dalil biarkan demokrasi politik mencari jalannya sendiri, sesuai kehendak rakyat dan ketentuan yang telah digariskan oleh konstitusi.

Menyikapi persoalan politik Konawe, Anggota DPRD Provinsi Sultra terpilih ini mengajak kepada segenap kader-kader terbaik daerah untuk mengambil peran dan biarkan masyarakat yang memberikan penilaian melalui pilihan politik pada saatnya.


Laporan : Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *