Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ikbar, S.H., M.H., didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Desakan ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konut dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Fendrik, S.Kom., yang menilai bahwa kedisiplinan ASN merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Menurut Fendrik, sangat disayangkan jika para kepala OPD, yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan tugas, justru menunjukkan sikap malas berkantor. Hal ini dinilai sebagai “Preseden Buruk” bagi jajaran pegawai di bawahnya.
“Keteladanan pimpinan itu kunci. Kalau kepala OPD tidak disiplin, bagaimana kita bisa harapkan pegawai bisa bekerja maksimal? Berkantor saja malas, apalagi mau mensukseskan Program Bupati,” ujar Fendrik, Jum’at (09/05/2025).
Pemuda Andowia ini menambahkan, Pemerintah Kabupaten harus segera menerapkan langkah tegas dan memperkuat sistem pengawasan internal agar seluruh ASN benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan dan memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
“Tanpa keselarasan antara pemimpin dan pembantunya, pembangunan akan stagnan. Kepala OPD harus punya inisiatif, integritas, dan disiplin agar tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat Konawe Utara dapat terwujud dan Semakin Berdaya Saing secara menyeluruh,” Jelasnya.
Fendrik juga menyoroti pentingnya sinergi dan integritas dalam menyukseskan program Pemerintah Konasara Jilid III. Keberhasilan program pembangunan Konasara Jilid III sangat bergantung pada kemampuan para kepala OPD dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam program kerja yang konkret, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Namun sangat disayangkan, masih ada kepala OPD yang menunjukkan sikap tidak disiplin, bahkan malas berkantor, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas PUPR Konawe Utara. Kondisi ini jelas menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah,” Kesalnya.
Keteladanan pimpinan OPD menjadi kunci untuk membentuk budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab di lingkup ASN. Oleh karena itu, sikap abai terhadap tugas dan tanggung jawab ini harus segera menjadi perhatian serius pimpinan daerah, segera Copot dari jabatannya.
“Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” Pungkas Fendrik. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
