Kolaka Timur, Rakyatpostonline.Com – Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) menjadi fokus utama di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
MPP menjadi jawaban terhadap tuntutan pelayanan publik yang efisien dan transparan, serta mengedepankan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, serta kenyamanan masyarakat.
Rencana ini turut meramaikan agenda pembangunan MPP tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sultra, sesuai arahan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto yang akan melihat hadirnya tujuh MPP sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik.
Pj Gubernur Sultra kepada awak media menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan MPP adalah memberikan pelayanan publik yang lebih mudah cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat.
Ini sejalan dengan unsur-unsur pelayanan publik yang diatur dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik. Menurut Andap, kehadiran MPP di Sultra akan memberikan lima keunggulan terkait investasi yakni sebagai berikut:
1. MPP akan mempercepat proses pengurusan perizinan usahausaha, mengubah tingkat risiko menjadi satu hari saja. Hal ini akan membuat pengurusan Izin Usaha Di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi efesien;
2. Keunggulan kedua terletak pada budaya pelayanan yang ramah oleh petugas layanan MPP, dimana Pj gubernur menyatakan bahwa MPP akan mengubah budaya pelayanan yang tidak ramah menjadi standar pelayanan ramah dan memberikan kepuasaan kepada masyarakat;
3. Keunggulan ketiga, MPP mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menerima layanan. MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan yang sebelumnya tersebar, menjadi satu tempat yang sama, meningkatkan efesiensi.
4. MPP yang mengedepankan konsep “Open Space”, mencegah praktik kecurangan di luar aturan yang berlaku. Konsep layanan open space membuat MPP menjadi transparan dan menekan praktik kecurangan terhadap masyarakat.
5. Keunggulan terakhir adalah MPP meningkatkan saing bisnis di daerah tersebut. Adanya MPP di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah investasi secara signifikan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi investor.
Dibelakang, di Provinsi Sultra sendiri, dari 17 kabupaten/kota, baru terdapat 3 MPP. Andap pun mendorong agar MPP di wilayahnya semakin bertambah, demi kemudahan pelayanan publik dan peningkatan investasi.
“Tahun 2024 Akan menjadi saksi kehadiran sebanyak 7 Mall pelayanan publik akan dibangun di sejumlah kabupaten Sulawesi tenggara sebagai tonggak penting dalam perubahan dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra berharap, dengan pembangunan 7 MPP di sejumlah kabupaten, pelayanan publik akan semakin terintegrasi, efisien, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim), dibawah kepemimpinan Bupati, Abdul Azis, telah merancang langkah besar dengan rencana pembangunan MPP pada tahun 2024 mendatang.
Abdul Azis kepada awak media menjelaskan, hingga saat ini telah diresmikan 163 MPP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (PAN-RB) di seluruh Indonesia dengan karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing daerah.
Terkait rencana MPP di Koltim, Abdul Azis memastikan bahwa lokasi dan anggaran untuk pembangunan MPP telah dipersiapkan dengan matang.
Diungkapkan, lokasinya di Kecamatan Tirawuta dan anggaranya sudah tersedia. MPP di Koltim menjadi salah satu fokus pada tahun 2024 mendatang. Letaknya sangat strategis, sebagai bagian dari pemandangan wilayah perkotaan yang terus dilakukan pembangunan.
Diakuinya, pembentukan MPP membutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah, menjadi kunci utama keberhasilan yang dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Rencana ini pun menjadi transformasi layanan untuk melangkah maju, dimana MPP lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung.
Berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.
Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan adanya MPP, dapat berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Saya berharap ini mendapat dukungan penuh oleh masyarakat Kabupaten Koltim, sehingga rencana pembangunan MPP dapat terwujud dan pelaksanaan pelayanannya berjalan lancar,” tutup Bupati Koltim.
Laporan : Asrianto