[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Kendari, Rakyat Post Online – Polemik sistem Pemerintah Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sempat disuarakan oleh Forum Masyarakat Benua Nirae Menggugat hingga saat ini tak juga usai.
Upaya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat mendapat respon positif oleh Pemkot Kendari, Pihak Kecamatan, Hingga di meja RDP oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari. Namun, hal demikian dianggap tidak membawa pengaruh jalan keluar masalah yang ada di Kelurahan Benua Nirae.
Saat ditemui (Jumat, 21 Mei 2021), Muh Nur Haldin Selaku tokoh pemuda Kelurahan Benua Nirae, membenarkan hal itu. Ia menilai bahwa pasca demonstrasi dan RDP yang di gelar di DPRD Kota Kendari tidak melahirkan solusi bahkan Kepala Kelurahan Benua Nirae seolah kebal hukum dan menjadi semena-mena.
“Saya pikir tidak perlu menjelaskan lebih jauh persoalan ini, beberapa pekan lalu juga kami sudah publis, Pers rilis hingga bangun gerakan. Tapi bahwa, langkah upaya yang kami lakukan entah itu persuasif, ruang diskusi selalu tak direspon oleh Kelurahan,” Keluh Hardin.
Lebih lanjut, Chute sapaan akrabnya mengatakan, bahkan Ending gerakan yang itu sampai di meja RDP belum juga ada itikad baik dari Kepala Lurah Benua Nirae. Artinya bahwa, Hasil keputusan RDP yang disepakati pada tanggal 3 Mei 2021 saat itu dianggap formalitas belaka oleh Kepala Lurah Benua Nirae.
“Pasalnya, dalam keputusan RDP tersebut Dewan memberi Tanggung jawab kepada Kepala Kelurahan Benua Nirae, dengan Limit waktu 3 minggu untuk menyelesaikan masalah di wilayah kami yang berunjuk konflik. Artinya, terhitung sejak itu sampai saat ini belum ada perubahan, bahkan pak lurah masih tutup diri untuk bertemu masyarakat,” Sambungnya.
Selain itu, berhubung masalah tersebut soal rangkap jabatan LPM dan BKM maka berdasarkan keputusan RDP bahwa LPM dan BKM untuk segera diadakan pemilihan ulang sesuai Ultimatum yang diberikan saat RDP.
“Kami cuma mau bilang, bahwa pak lurah tak usah canggung bertemu masyarakat. kami harap pasca RDP kemarin masalah ini selesai. Sayangnya, kalau begini serasa tambah panjang. Berapa hari lalu Ketua LPM, La Hamili sempat bertemu kami, pastinya beliau bermaksud mencari benang merah atas konflik ini,” Jelas Hardin.
Namun arah diskusinya jauh dari keputusan RDP. Pihaknya menyesalkan, dimana peran seorang lurah pasca RDP kemarin, belum ada sosialisasi pemilihian Ketua LPM dan pengurus BKM. “Kami atas nama masyarakat akan mempresur persolan ini sampai benar-benar kembali ke aturan yang dijalankan,” Tutup Chute. (**)
