[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Jakarta, Rakyatpostonline.com |
Syarifuddin Daeng Punna salah satu tokoh masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam pandangannya terkait dinamika partai politik dalam menentukan moment politik di daerah.
Pria yang akrab disapa SAdAP ini menyebutkan bahwa masih ada partai politik yang melupakan sejarah awal dibentuknya organisasi politik atau Parpol.
“Memang setiap orang memiliki beragam tanggapan terkait peran parpol dalam memajukan bangsa ini, meski banyak juga yang menilai parpol lebih mengutamakan financial untuk seorang ketua partai di daerah demi membesarkan partai,” Ungkap, Syarifuddin Daeng Punna. Selasa, (11/8/2020).
Menurutnya ada benarnya juga, hanya saja rekruitmen kader parpol masih amburadul.
“Saya tidak ingin menyebut partai apa saja namun bisa kita lihat dalam kehidupan keluarga, suami – istri, sekalipun memiliki perbedaan pandangan politik, sang suami masuk menjadi kader partai A, dan Istrinya menjadi kader partai B, sehingga disinilah awal dari amburadulnya rekruitmen kader di parpol,” Jelas SAdAP.
Disisi lain pihaknya juga menyoroti ambisi politik kekuasaan keluarga, dimana persoalan tersebut perlu untuk di perhatikan oleh partai politik agar tidak adalagi kepala daerah yang ketika habis masa jabatannya melakukan manuver untuk mendorong istri atau anaknya maju sebagai calon kepala daerah.
“Padahal masih banyak figur yang lebih berpotensi mengemban amanah itu, menurut saya harus ada itikad baik dari partai politik untuk melakukan evaluasi terhadap hal tersebut,” Terangnya.
Lanjut SAdAP bukan berarti ia antipati dengan kepala daerah tersebut tidak masalah menurutnya jika ada kepala daerah yang mendorong anak atau istrinya untuk menggantikannya, namun perlu juga dilihat sejauh mana keberhasilan selama menjabat sebagai kepala daerah itu.
“Saya bahkan mengamati hampir di setiap moment politik selalu muncul istilah Isi Tas, yang menurut saya hal ini perlu di ubah agar mindset masyarakat kita tidak memanfaatkan moment tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial. Istilah-istilah seperti itu perlu dihilangkan, partai politik mempunyai peran strategis untuk menata kembali sistem politik yang ada di tengah masyarakat, agar kiranya masyarakat kita tidak memilih pemimpin yang hanya bisa mengandalkan materi tanpa melihat sepak terjang calon mereka,” Jelasnya.
Selain itu, SAdAP juga berharap agar kepemimpinan di daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota bukanlah hasil dari politik sogok menyogok rakyat.
“Sehari kita di sogok dengan uang. Di 5 tahun kepemimpinan pasca terpilih belum tentu rakyat di perhatikan secara baik apalagi pengembalian dana kampanye cukup membebani. Sehingga pekerjaan dan proyek-proyek APBD di atur serta diprioritaskan untuk dikerja oleh Donaturnya semasa kampanye. Hal ini penting ditela’ah dan perlu di ubah kedepannya, disini peran parpol sangat penting guna mengedukasi calon kepala daerah yang akan di usung,” tutup SAdAP. (*)
