Jakarta, rakyatpostonline.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut pihak yang mendesak penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dipercepat memiliki maksud dan kepentingan untuk ikut menentukan sosok yang akan menjadi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendatang.
Menurutnya, syahwat politik tersebut terlalu terlihat jelas. “Yang mendesak-desak supaya Munas sebelum pelantikan Presiden tentu ada maksud dan kepentingan politiknya, yaitu ingin ikut menentukan kabinet. Terlalu kentara syahwat politiknya,” kata Ace lewat.
Dia menyatakan tidak ada preseden Munas Partai Golkar diselenggarakan sebelum pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Menurutnya, sejak 2004 silam, Munas Partai Golkar selalu dilaksanakan pada Desember.
“Munas Partai Golkar, 2004, 2009 dan 2014 pelaksanaannya selalu bulan Desember. Kita tahu, penyelenggaraan Munas itu setelah semua agenda nasional telah selesai semua antara lain Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, termasuk pelantikan presiden,” ucap Ace.
Terkait desakan agar DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno, Ace berkata, pihaknya masih menunggu tahapan dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) selesai dilaksanakan.
Dia berkata, DPP Partai Golkar pasti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal pada saatnya nanti.
Pasalnya, lanjut Ace, di dalam mekanisme rapat internal Partai Golkar terdapat tahapan yang jelas sebelum menyelenggarakan rapat pleno yakni menggelar rapat bidang dan rapat kordinasi bidang lebih dulu.
“Rapat pleno Partai Golkar itu pada saatnya pasti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal setelah berbagai tahapan rapat dilalui dan penetapan hasil Pileg sudah selesai dari KPU,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Viktus Murin menyebut konsolidasi partai, salah satunya lewat munas, sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada 20 Oktober 2019 disebut jadi tren.
Namun, ia mempertanyakan partainya yang belum juga merespons tren tersebut demi mengantisipasi perubahan pemerintahan.
“Kami berharap begitu (munas sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf) karena trennya partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf sedang antisipasi konsolidasi dengan langkah politik yang progresif untuk merespons situasi baru dari pemerintah,” kata Viktus di depan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis (22/8).
“Seharusnya Golkar yang punya pengalaman lebih panjang itu merespons situasi yang sama,” ia menambahkan.
Viktus pun mendesak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar segera menggelar rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menentukan jadwal munas. (*RP/ANT)
