Jakarta, Rakyatpostonline.Com – Suasana meriah namun sarat pesan mendalam memenuhi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025), ketika ribuan peserta dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.
Di antara para tokoh nasional, hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Drs. La Ondjo, M.Si, Asisten III Setda Konut, yang hadir mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH.
Kehadiran Konut dalam panggung nasional ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2025.
Acara yang dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, tersebut juga melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar, gubernur, wali kota, bupati, serta pemangku kepentingan dari berbagai unsur masyarakat. Tahun ini, tema besar “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025” menjadi roh dari seluruh rangkaian peringatan.
Dalam pidato utamanya, Menteri Pigai menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki fase strategis, di mana pembangunan tidak lagi semata fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak dasar warga sebagai pusat orientasi kebijakan.
Menteri Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tahun 2025 sebagai momen transisi menuju sistem pembangunan nasional berperspektif HAM. Salah satu terobosan terbesar yang diumumkan adalah peluncuran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM).
Terobosan ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mengintegrasikan HAM dalam rantai perencanaan pembangunan secara formal.
Musrenbang HAM telah dimulai sebagai proyek percontohan di tingkat pusat pada penghujung 2025, dan dijadwalkan akan menjadi mekanisme resmi berjenjang mulai 2026—dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.
“Ini tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sebagian, tetapi harus menjamin perlindungan hak setiap warga tanpa kecuali,” tegas Pigai dalam pidatonya yang mendapat tepuk tangan panjang dari peserta.
Melalui forum perencanaan ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan HAM, mencegah kebijakan yang diskriminatif, memperkuat akuntabilitas dan transparansi anggaran publik, serta membuka ruang lebih luas bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.
Musrenbang HAM juga diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan amanat Asta Cita serta RPJMN 2025–2029, khususnya dalam penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan tata kelola HAM yang inklusif.
Sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda menjadi pilar penting keberhasilan implementasi forum ini di lapangan.
Di tengah momentum nasional tersebut, Drs. La Ondjo menyampaikan bahwa Konawe Utara siap mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam RPJMD, RKPD, hingga program prioritas daerah lainnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis HAM bukan hanya mengikuti arus kebijakan nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, perlindungan lebih kuat bagi kelompok rentan, serta pemerataan manfaat pembangunan hingga pelosok desa.
“Konawe Utara berkomitmen penuh untuk beradaptasi dengan arah pembangunan nasional yang lebih humanis dan inklusif. Apa yang menjadi amanat pemerintah pusat akan kami terjemahkan dalam kebijakan nyata di daerah,” ujarnya usai kegiatan.
Partisipasi Pemkab Konawe Utara dalam peringatan berskala nasional ini menjadi penanda keseriusan daerah dalam mengambil peran pada agenda reformasi pembangunan nasional. Melalui dukungan penuh terhadap Musrenbang HAM, Konut menegaskan diri sebagai daerah yang siap berinovasi, berkolaborasi, dan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan.
Momentum Hari HAM Sedunia ke-77 ini menjadi pijakan penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Konawe Utara dalam mewujudkan visi pembangunan yang tidak hanya maju, tetapi juga berkeadilan dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2025.
Laporan : Syaifuddin