Bombana,Rakyatposonline,Com – Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, mewakili Penjabat Bupati Bombana, memimpin Rapat Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Acara yang diadakan di ruang rapat Wakil Bupati Bombana ini dihadiri berbagai stakeholder penting, termasuk Kepala OPD, instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta para kepala desa dan lurah.
Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan bahwa penggunaan Data Presisi di era digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. “Di Bombana, kita dihadapkan pada tantangan besar dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan publik yang merata,” ungkapnya. Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini.
Raperda yang tengah dibahas ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan adanya payung hukum tersebut, data yang dikumpulkan diharapkan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua pemangku kepentingan. Ir. Rusdiamin menambahkan, “Kami berharap regulasi ini tidak hanya memadai dari segi teknis pengelolaan data, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan aspek sosial dan budaya yang ada di desa dan kelurahan di Bombana.”
Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh peserta seminar untuk memberikan masukan konstruktif guna memperkaya substansi Raperda. “Masukan dan pemikiran dari Bapak dan Ibu sangat berharga. Kita harus memastikan bahwa Raperda ini nantinya benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat kita,” tegasnya.
Seminar ini berlangsung dengan penuh antusiasme, di mana para peserta menyampaikan berbagai pandangan dan masukan yang konstruktif. Mereka berharap agar sistem pemerintahan berbasis data presisi yang akan diterapkan benar-benar mampu mencerminkan kebutuhan serta karakteristik daerah. Kolaborasi antar pihak juga dianggap sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya Raperda ini, Bombana diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan data yang tepat dan akurat. Ke depannya, regulasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang ada di wilayah desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Bombana.
Rapat ini menjadi langkah awal yang penting bagi Bombana dalam merespons tantangan-tantangan pembangunan di era digital. Penggunaan data presisi yang efektif diyakini dapat memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi program di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama kesuksesan dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis data presisi ini.