Kendari Rakyatpostonline.com – PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), salah satu perusahaan tambang besar di Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat memiliki tanggung jawab atas sejumlah kewajiban perpajakan daerah yang belum diselesaikan.
Jenis-jenis pajak yang menjadi tanggung jawab puluhan perusahaan penunggak pajak di Sultra tersebut mencakup Pajak Alat Berat (PAP), Pajak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKPBM), serta Pajak Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun hingga kini, PT SCM belum menunjukkan itikad melunasi kewajiban fiskalnya.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sultra telah menyusun sejumlah langkah tegas guna menagih tunggakan pajak dari puluhan perusahaan tambang, termasuk PT SCM. Minggu (08/06/2025).
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keadilan fiskal serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan, yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi utama di Sultra.
Namun di tengah upaya tersebut, muncul kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis lingkungan, Sulaiman Alpamba, yang menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar yang melanggar aturan.
“Kita menyaksikan sendiri bahwa PT SCM mendapatkan kuota produksi jumbo tiap tahunnya, namun tetap mengabaikan kewajiban pajak. Sayangnya, pemerintah seolah takut bertindak tegas. Bahkan negara tampak ragu menjatuhkan sanksi, meski perusahaan telah jelas-jelas menabrak aturan,” ujarnya.
Sulaiman juga menyoroti pentingnya integrasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengawasan terhadap sektor pertambangan, agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab hukum maupun kewajiban fiskal mereka.
Situasi ini mencerminkan tantangan serius dalam menegakkan tata kelola tambang yang berkeadilan. Masyarakat kini menanti keberanian pemerintah dalam menunjukkan keberpihakan pada kepentingan daerah, bukan pada kepentingan korporasi semata. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
