Pemkab Konut Tanggung Beban Banjir Sendiri, LPPK Sultra Desak Pemerintah Pusat Bersikap

Salah satu Personel Satpol-PP Konawe Utara menggendong Lansia turun dari rakit pincara Akibat banjir di Jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Konawe Utara (Konut). • Ketua LPPK Sultra, Karmin, S.H.,

Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Terputusnya akses jalan nasional penghubung Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) akibat banjir yang merendam ruas jalan Trans Sulawesi.

Kini menjadi beban berat yang ditanggung sendiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut. Kondisi ini menuai perhatian serius dari Lembaga Pengawas Penegakan Hukum Sulawesi Tenggara (LPPK Sultra).

Baca Juga :  Ahmad Sukamto Thayeb Resmi Dilantik sebagai Kadis Dukcapil Konawe Utara

Ketua LPPK Sultra, Karmin, S.H., mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang membawahi sektor infrastruktur agar segera turun tangan meninjau lokasi bencana tersebut.

Menurutnya, penderitaan masyarakat akibat terputusnya jalur penghubung antar provinsi ini harus segera direspons oleh pemerintah pusat.

“Sudah saatnya pemerintah pusat melihat langsung penderitaan masyarakat. Warga harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk menyeberang menggunakan rakit darurat atau pincara demi mengangkut kendaraan roda dua, roda empat, dan barang-barang penting lainnya,” ungkap Karmin. Minggu (06/04/2025).

Baca Juga :  Kadis Pariwisata Konut: Pulau Labengki, "Surga Tersembunyi" di Sulawesi Tenggara

Ia menegaskan bahwa Konawe Utara, bersama Morowali, merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat penghasil nikel dan sumber daya alam lainnya, sehingga pemerintah pusat wajib memberi perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di daerah ini.

“Jalur ini bukan sekadar akses biasa, tapi urat nadi ekonomi dan logistik lintas provinsi. Bila terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang menderita, tapi juga industri dan investasi nasional akan ikut terganggu,” tegasnya.

Baca Juga :  Kepala Desa Sambandete Salurkan BLT-DD 2025, Dorong Kesejahteraan Warganya

Karmin berharap agar Menko Marves segera menugaskan jajaran terkait untuk meninjau langsung dan mengambil langkah konkret, termasuk menyiapkan infrastruktur darurat dan mempercepat penanganan permanen. (**)


Laporan : Muh Sahrul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hubungi Admin!