Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), mengkritik keras Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara, yang dinilai lamban dalam menangani perbaikan, dan luapan sungai Lalindu di Jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo.
Anggota DPRD Konut, Fendrik menegaskan bahwa jika BPJN dan BWS Sultra tidak segera mengambil langkah konkret, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Utara siap menganggarkan perbaikan jalan tersebut.
“Jika BPJN dan BWS Sultra tidak serius, maka Bupati Konawe Utara siap menganggarkan pembangunan jalan poros Trans Sulawesi di Desa Sambandete. Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan,” ujar Fendrik. Rabu (02/04/2025).
Pihaknya juga menyoroti besarnya beban ekonomi masyarakat akibat harus menggunakan jasa rakit pincara untuk menyeberang.
“Bayangkan, ada 10 rakit pincara yang beroperasi, jika dalam sehari dan semalam, memuat 50 mobil dengan tarif Rp300 ribu, maka perputaran uang mencapai Rp15 juta per hari/malam. Dalam seminggu, angka ini sudah mencapai Rp105 juta,” Urainya.
“belum lagi kendaraan roda dua yang dikenakan tarif Rp50 ribu per motor. Berapa banyak uang yang keluar dari masyarakat? Bisa miliaran rupiah hanya untuk melewati jalan yang seharusnya sudah diperbaiki,” tegasnya.
Fendrik menilai bahwa anggaran yang ada seharusnya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih permanen, seperti jembatan layang yang bisa mengatasi permasalahan banjir tahunan di kawasan tersebut.
“Jika dana itu dialokasikan untuk pembangunan jalan layang, masyarakat sudah lama bisa merasakan manfaatnya tanpa harus terus mengeluarkan biaya besar untuk jasa rakit,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat harus lebih peka terhadap penderitaan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kondisi jalan yang buruk dan biaya transportasi yang tinggi.
“Ini tamparan keras bagi BPJN dan BWS Sultra. Jika mereka benar-benar peka terhadap kondisi ini, tentu langkah konkret sudah diambil sejak lama,” pungkasnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi permanen agar akses jalan Trans Sulawesi di Konawe Utara bisa kembali normal, tanpa harus bergantung pada jasa rakit yang membebani ekonomi warga. (**)
Laporan : Muh Sahrul
