Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Koalisi Masyarakat Sultra Menggugat (Komsat) meminta Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) atas dugaan praktek jual beli dokumen di Blok Mandiodo dan Tapunggaya Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Anto Madusila selaku Koordinator Lapangan Komsat, kepada awak media, Minggu (27/11/2022) mengatakan, permintaan tersebut disuarakan dalam rangka memutus mata rantai Sultra agar bersih dari praktek penambangan ilegal.
Dalam rangka mendukung kinerja kepolisian kata Anto, pihaknya meminta Bareskrim Polri tidak hanya menindak penambang ilegal, namun juga meminta agar menelusuri pihak-pihak penyedia dokumen di Blok Mandiodo.
“Berdasarkan hasil audit BPK di Blok Mandiodo PT.Antam. Tbk, Kurang lebih 402,38 hektar terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin. Besar dugaan kami, penggunaan dokumen PT KKP turut terlibat menjadi salah satu diantaranya,” ujarnya.
Akibat bukaan lahan tersebut lanjut Anto, pihak kepolisian mesti menyelidiki aktor penyedia dokumen di balik keluarnya hasil tambang tanpa izin tersebut. Mengusut tambang ilegal harus dilakukan secara tuntas.
“Jangan yang ditindak hanya penambang ilegalnya saja, tapi penyedia dokumen juga harus ditelusuri. Jika ini ditertibkan maka para penambang ilegal ini biar produksi 100.000 MT tapi jika penyedia dokumen terbang sudah dipangkas, maka hasil ilegal itu tidak akan keluar,” katanya.
Dalam rangka mewujudkan Sultra “Zero Ilegal Mining”, pihaknya meminta agar Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan menyelidiki Direktur PT KKP atas dugaan tindak pidana memalsukan keterangan asal barang atau biasa disebut dokumen terbang.
Sebagai upaya preventif, Komsat meminta secara tegas agar Mabes Polri berkoordinasi dengan Polda Sultra untuk memanggil dan menyelidiki keterlibatan AA selaku Direktur PT KKP atas dugaan praktek jual beli dokumen kepada penambang ilegal.
“Meskipun Blok Mandiodo hingga hari ini sedang tiarap, namun kami yakin pasti masih ada yang sembunyi-sembunyi untuk berkodinasi agar kargonya keluar, selain di Mabes Polri kami juga akan melaporkan ke Kementerian ESDM RI dalam hal ini Dirjen Minerba” tutupnya.
Editor : Red