Konawe Kepulauan, Rakyatpostonline.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), bakal laporkan 30 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), atas dugaan Penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD)
Deviasi Investigasi JPKP Nasional Sultra, Rahmat Taslim S.H menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pelaporan tersebut, karena berdasarkan hasil tinjauan lapangan, beberapa Kades tidak proporsional dan terindikasi melakukan tindakan KKN, dalam mengelola DD periode anggaran tahun 2018 sampai tahun 2021.
Ia juga mengaku sudah mengantongi data lapangan, terkait dugaan penyalahgunaan DD tersebut, mulai dari kegiatan pengadaan, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Penyalahgunaan ini bahkan sampai pada pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak terealisasi secara merata dan terkesan ada tebang pilih dalam realisasinya, termasuk dugaan penyelewengan anggaran dana Covid-19 yang didialokasikan melalui DD.
Selain telah mengantongi berkas atau data awal, sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum, Rahmat juga menyebut beberapa Kades di Konkep ini terindikasi korupsi.
“Dari 30 desa yang akan saya laporkan beberapa diantaranya adalah Kades Dimba, Pu’urau, di Kecamatan Wawonii Timur Laut, Desa Sukarela, Bahaba di Wawonii Tenggara, Desa Tongalere, Wawonii Utara, Mantan Kades Lapulu, Wawonii Timur, dan Desa Wawouso Baru, di Wawonii Selatan,” paparnya.
Disisi lain, Ketua DPD JPKP Nasional, Woroagi Agima menegaskan bahwa dalam waktu dekat Ini, pihaknya bakal segera melaporkan kasus tersebut pada penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
“Jadi saya harap, ketika laporan kami masuk agar pihak Kejati Sultra serius dalam mempresur kasus tersebut, karena ini menyangkut kredibilitas kejaksaan tinggi,” tutupnya.
Laporan : Red