Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Pembangunan hunian tetap (Huntap) korban banjir 2019 lalu, di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali dipersoalkan.
Masyarakat korban banjir di Bumi Oheo, khususnya yang berada di Kecamatan Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, Landawe dan Wiwirano, mempertanyakan kejelasan pendirian Huntap.
Pasalnya, keberadaan korban banjir di hunian sementara (Huntara) saat ini, dinilai sudah tidak layak ditempati. Sebab, selain tempatnya sempit, bahan dinding yang digunakan dari seng, terasa sangat panas dan menyesakkan.
Korban banjir turun melakukan aksi unjuk rasa, mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut, Kamis (9/6/2022).
Akai dimulai dari Kantor Bupati Konut, lalu beranjak ke DPRD, hingga ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan maksud agar memperoleh kejelasan tempat tinggal yang layak.
Menanggapi aksi ini, Sekretaris BPBD Konut, Djasmidin mengungkapkan, jika pemerintah daerah sampai saat ini tidak tinggal diam dan masih terus bekerja membantu percepatan pembangunan Huntap.
Pemkab Konut maupun Pemerintah Pusat tidak pernah mengabaikan janji pembangunan Huntap. Karena hal tersebut telah disepakati melalui perjanjian kerja sama.
“Pemkab Konut berperan menyiapkan lahan, pembebasan sampai pembersihannya, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BNPB RI, menyiapkan anggaran pembangunannya,” ujarnya.
Meski tak menyebutkan nilainya, mantan Kabid Kedaruratan BPBD Konut ini mengungkapkan, anggaran pembangunan Huntap sampai dengan status lahan pada 2020 lalu sebelumnya sudah disiapkan.
Namun, lanjut Djasmidin, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran di seluruh wilayah pemerintah Indonesia, karena terjadinya darurat Virus Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Sehingga, anggaran dialihkan pada penanganan wabah mematikan itu.
Memasuki tahun 2021 pemerintah kembali menganggarkan pembangunan Huntap. Tapi kembali lagi terjadi refocusing anggaran, untuk penanganan virus covid-19 sehingga anggarannya dialihkan.
“Ini kebijakan dan aturan langsung dari pemerintah pusat, bukan hanya Konawe Utara saja tapi seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Walau begitu, tim BPBD Konut tetap terus bekerja di lapangan, menuntaskan persoalan pembangunan huntap seperti, pengukuran lahan, survei lapangan dan lain-lain.
“Alhamdulillah di 2022 ini masa darurat clCovid sudah terlewatkan. Insya Allah tahun ini diupayakan pembangunannya. Sekarang ini, kita juga tahap melakukan penginputan SIPD anggarannya di keuangan,” ucapnya.
“Data terkait untuk lahan, berapa luasannya, dan anggaran itu sudah siap untuk 10 (sepuluh) titik pembangunan huntap tersebar mulai di Kecamatan Andowia sampai Wiwirano,”tambahnya.
Pihaknya meminta agar masyarakat, terkhusus korban banjir tidak terprovokasi dengan isu-isu luar. Pihaknya menepis tudingan jika pemerintah mengabaikan pembangunan Huntap.
Laporan : Syaifuddin