[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Rapat Koordinasi (Rakor) penataan sistem dasar penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2022, digelar di Ballroom Tamimu Nirwana Buton Villa, Kota Bau-bau (28/03/2022).
Rakor ini mengusung tema “Meningkatkan kolaborasi dan integritas dalam mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.
Turut hadir dalam acara, Gubernur Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Korem 143/HO, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sultra, seluruh kepala daerah, Sekretaris Daerah se-Sultra dan para Kalak BPBD.
Sekretaris Utama BNPB RI Bapak Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, dalam sambutannya mengatakan, kondisi dan keadaan bangsa secara geologis, terletak pada pertemuan dua lempeng bumi.
Tak hanya itu, di Indonesia terjadi dua perubahan musim cuaca yang panjang, sehingga sangat rentan terhadap berbagai macam musibah bencana yang dapat menimpa masyarakat bangsa Indonesia.
“BNPB di pusat dan BPBD di daerah adalah komando untuk menjalankan sistem kinerja antisipasi dan penanggulangan bencana, untuk itu agar dalam Rakor ini dapat tertata kembali sistem kebijakan untuk penanganan bencana,” ucapnya.
Peran dan kewenangan secara horisontal antara BPBD dan OPD, diharapkan terus berjalan baik, mulai dari perencanaan, penyusunan regulasi hingga pendanaan.
“Sehingga mendapat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan menciptakan rasa aman,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengatakan bahwa penanggulangan bencana adalah hal yang serius untuk ditangani, sehingga harus ada pelatihan evakuasi.
Lebih dari itu, budaya kerja harus responsif dan antisipatif, pembangunan pun wajib berorientasi terhadap ketangguhan terhadap bencana.
Hal ini penting, mengingat wilayah Sultra memiliki karakterisitik arus khusus, sehingga menjadi daerah rawan bencana seperti gempa, banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain.
Orang nomor satu di Sultra ini berharap seluruh daerah Kabupaten/Kota di Sultra melakukan edukasi pencegahan bencana. Kemudian koordinasi dan koordinasi dan kolaborasi, mulai pra bencana, penanganan hingga pasca bencana, terus ditingkatkan antar daerah. “Harus ada pelatihan simulasi evakuasi dan penanganan bencana,” ujar gubernur.
Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan diskusi dan talkshow dengan moderator dari Universitas Haluoleo, bersama pemateri oleh Gubernur Sultra, Sestama BNPB RI, Kajati Sultra, Danrem 143/HO, Bupati Buton dan tenaga ahli/akademisi yang berasal dari Perguruan Tinggi ITB.
Bupati Konawe Utara (Konut), Ruksamin dalam diskusi, menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat sesar patahan, di sepanjang jalan nasional, sehingga membutuhkan kewaspadaan.
“Sering patah karena sesar yang aktif. Olehnya harus ada keterlibatan semua stakeholder khususnya pelaku usaha, sehingga secepatnya dikeluarkan aturan khususnya bagi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak,” kata Ruksamin.
Aturan pelaku usaha ini sangat penting, sebab setiap terjadi bencana, pemerintah yang selalu hadir memberikan bantuan untuk menyelamatkan korban.
Melalui kesempatan itu pula, bupati juga menyampaikan kepada Sekretaris Utama BNPB RI bahwa sejak 3 tahun pasca terjadi bencana banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut telah menyiapkan lahan untuk hunian tetap (Huntap) korban banjir tahun 2019. (**)
