[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Teks Berita“]
Konawe Utara, Rakyatpostonline – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) segera mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Konut, Kasim Pagala. Dijelaskannya, rencana ini merupakan hasil tindak lanjut keinginan DPRD, saat pembahasan anggaran KUA PPAS dan Anggaran APBD.
“Termasuk perubahan anggaran, Pemda selalu disorot DPRD Konut tentang persoalan capaian dari PAD kita,” ungkap Sekda saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (27/9/2021).
Diakui Sekda, selama beberapa tahun terakhir, PAD Konut selalu tidak tercapai, hampir di setiap OPD, antara lain Dinas PU, Perhubungan, Bapenda, dan Pariwisata.
“Seperti di PU yang terbagi menjadi dua PAD yakni UPTD dan peralatannya, target 1 miliar hanya mencapai 30 persen, sementara itu peralatan dari 16 miliar hanya 52 juta,” bebernya.
Menurutnya, penyebab menurunnya PAD di Dinas PU ini, karena kondisi peralatan sudah tua, diantaranya bahkan telah mencapai usia pemakaian sebelas tahun, alat lain ada yang dalam masa perbaikan, selebihnya tidak digunakan lagi.
“Selain itu, sekarang banyak saingan di Konut yang mempunyai alat-alat, swasta punya dan murah dibandingkan kita punya di PU, dengan ketentuan PAD mengacu pada Perda yang mengatur,” ungkap Kasim.
Sementara itu, masalah di di Dinas Perhubungan akibat Perda Konut yang berlaku, dijelaskan bahwa harus dilengkapi sarana dan prasarana oleh Pemda, baru bisa memungut PAD, sehingga para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.
“Dalam Perda berbunyi demikian. Kita kan tidak mempunyai Sarpras yang ada di masing-masing perusahaan sehingga mereka enggan membayar PAD. Sama dengan di Bapenda, target PAD 5 Miliar untuk PBB juga tidak tercapai,” sambungnya.
Olehnya itu, menindaklanjuti hasil pembahasan beberapa waktu lalu di DPRD, Kasim Pagala dan seluruh pimpinan OPD melakukan rapat koordinasi (Rakor), dimana penerima PAD diarahkan mencari solusi terbaik.
Setelah itu, pada awal November nanti, Pemda kembali akan melakukan Rakor kedua, mencari solusi dengan menekan OPD agar lebih giat digenjot, agar PAD setara dengan kabupaten lain.
“OPD yang tidak mencapai PAD nanti, akan kita evaluasi kembali kinerja mereka, sesuai di SK pelantikan bahwa syarat menjadi pimpinan, harus mampu dan cakap dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya,” tegasnya. (**)
