Kategori: Kabar Konawe Utara

  • Pemkab Konut Tekankan Rencana Pascatambang Visioner, PT Stargate Diminta Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga

    Pemkab Konut Tekankan Rencana Pascatambang Visioner, PT Stargate Diminta Hadirkan Manfaat Nyata bagi Warga

    Kendari, Rakyatpostonline.Com – Upaya memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pascaoperasi tambang mulai mendapat perhatian serius. Hal itu terlihat dalam Forum Konsultasi Stakeholder Rencana Pascatambang (RPT) PT Stargate Dua Pasifik Resources yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Jumat (12/12/2025).

    Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH, yang diwakili oleh Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak, mulai dari perwakilan perusahaan, DLH Provinsi Sultra, DLH Konawe Utara, Dinas SDM, hingga para kepala desa yang berada di sekitar wilayah operasi PT Stargate Dua Pasifik Resources.

    Forum konsultasi ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, menyampaikan kekhawatiran, dan memastikan bahwa aktivitas pascatambang kelak memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Perwakilan perusahaan, Ilham Rachmadi, menegaskan pentingnya Rencana Pascatambang dalam keberlangsungan operasional dan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    “Kami berharap seluruh peserta dapat memberi masukan kritis agar keberadaan kami benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Bupati Konawe Utara melalui Wakil Bupati Abuhaera menyampaikan bahwa forum ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi langkah strategis untuk membangun masa depan Konawe Utara yang lebih aman dan sejahtera.

    “Ketika sebuah tambang berakhir, harus muncul awal baru bagi pemulihan lingkungan dan pemberdayaan sosial,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian RPT dengan misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yakni pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, perencanaan yang matang akan mencegah potensi bencana seperti longsor dan banjir, serta membuka peluang ekonomi baru.

    “Desa Alinggo, Pantai Morore, dan desa lain di sekitar tambang akan merasakan dampak langsung. Karena itu, masyarakat harus berani menyampaikan harapan maupun kekhawatirannya,” tambahnya.

    Sebagai Ketua Satgas Pengelolaan Percepatan PAD, Abuhaera mengajak agar rencana pascatambang tidak hanya berhenti pada rehab lahan dengan tanaman kayu, tetapi juga menyertakan tanaman produktif yang bernilai ekonomis, seperti kelapa.

    Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong pengembangan kelapa dalam, terlebih dengan adanya rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa dalam di Morowali.

    “Penanaman kelapa dalam bisa menjadi peluang besar bagi masyarakat. Selain menghijaukan kembali lahan bekas tambang, hasilnya juga bisa meningkatkan ekonomi warga di masa mendatang,” ujarnya.

    Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berharap RPT PT Stargate Dua Pasifik Resources benar-benar menjadi dokumen visioner yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.


    Laporan : Syaifuddin

  • HUT ke-26 DWP Konut: Perempuan Kuat, Fondasi Pelayanan Publik Berkualitas

    HUT ke-26 DWP Konut: Perempuan Kuat, Fondasi Pelayanan Publik Berkualitas

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tingkat Kabupaten Konawe Utara berlangsung hangat dan penuh makna.

    Acara yang digelar di Aula Lantai I Anawai Ngguluri, Kantor Bupati Konawe Utara, Kamis (11/12/2025), ini dihadiri ratusan anggota DWP, pimpinan organisasi perangkat daerah, Forkopimda, dan para tamu undangan lainnya.

    Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, hadir mewakili Bupati untuk membacakan sambutan sekaligus memberikan arahan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa keberadaan perempuan, khususnya para istri Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki peran besar dalam melahirkan pelayanan publik yang berkualitas.

    “Seorang ASN tidak hanya bertumpu pada kemampuan teknis dan profesionalnya. Di balik ASN yang berintegritas, yang mampu bekerja dengan hati, serta melayani masyarakat dengan senyum dan dedikasi, selalu ada sosok istri yang menjadi sumber kekuatan,” ujar Abuhaera disambut tepuk tangan para peserta.

    Ia menekankan, kehadiran DWP bukan sekadar organisasi pendamping ASN, tetapi wadah strategis yang memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh, belajar, dan saling menguatkan. “Ketika perempuan kuat, maka suami bekerja dengan lebih kokoh, dan negara pun mampu berjalan dengan lebih baik,” tegasnya.

    Ketua Dewan Pembina DWP Konawe Utara, Umiatin Safruddin, turut menyampaikan pesan inspiratif yang mempertegas peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah fondasi bagi kemajuan keluarga, masyarakat, dan negara.

    “Jika perempuan diberi kepercayaan, dia akan menciptakan perubahan. Jika perempuan diberi ilmu, dia akan mencerahkan keluarga. Jika perempuan diberi ruang berkarya, dia akan menguatkan negara,” tuturnya.

    Ia mengajak seluruh anggota DWP menjadikan organisasi ini sebagai ruang bertumbuh yang inklusif dan produktif. Mari menjadikan Dharma Wanita Persatuan sebagai ruang saling menguatkan, bukan saling mengukur. Menjadi ruang belajar, bukan sekadar berkumpul. Menjadi wadah berkarya dan bangkit bersama

    Peringatan HUT ke-26 DWP ini menjadi momentum penting memperkuat solidaritas perempuan Konawe Utara. Selain menjadi ajang refleksi perjalanan organisasi, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong kontribusi nyata perempuan dalam mendukung tugas-tugas para ASN dan pembangunan daerah.

    Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Konawe Utara, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.


    Laporan : Syaifuddin

  • PKS Pemda–APH, Wakil Ketua II DPRD Konut Dukung Implementasi Pidana Kerja Sosial 2026

    PKS Pemda–APH, Wakil Ketua II DPRD Konut Dukung Implementasi Pidana Kerja Sosial 2026

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan penegakan hukum nasional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

    Kegiatan berlangsung di Hotel Claro Kendari, Rabu (10/12/2025), dan menjadi bagian penting dari persiapan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang efektif berlaku pada 2 Februari 2026.

    Penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Abd. Qohar AF, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara.

    Langkah ini memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh daerah siap menjalankan ketentuan pidana kerja sosial secara terstruktur dan sesuai amanat undang-undang.

    Wakil Ketua II DPRD Konawe Utara, Muhardin, S.Pd.

    Menanggapi komitmen tersebut, Wakil Ketua II DPRD Konawe Utara, Muhardin, S.Pd., menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas sinergi Pemda dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mempercepat kesiapan pelaksanaan KUHP baru.

    “Sikap kami menegaskan komitmen legislatif untuk berada di garda terdepan dalam setiap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik dan perbaikan sistem hukum di negeri ini,” tegas Muhardin.

    Ia menilai kerja sama lintas lembaga ini bukan hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Konawe Utara memiliki visi yang selaras dengan agenda nasional: penegakan hukum yang lebih humanis, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    Pidana kerja sosial, menurutnya, merupakan terobosan strategis yang membuka ruang pembinaan bagi pelaku pelanggaran ringan untuk memperbaiki diri sekaligus memberi kontribusi langsung kepada publik.

    PKS yang ditandatangani menjadi dasar penting untuk mempersiapkan perangkat teknis, mulai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pembentukan unit kerja pendukung, hingga pemetaan kebutuhan lapangan demi memastikan pidana kerja sosial dapat berjalan efektif dan terukur.

    Perwakilan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam rangka persiapan implementasi KUHP baru tahun 2026.

    “Komitmen ini menunjukkan bahwa Konawe Utara tidak menunggu, tetapi bergerak. Kita ingin memastikan aturan baru ini benar-benar memberi dampak sosial yang positif,” ujar Muhardin.

    Wakil Ketua II DPRD yang juga menjabat Wakil Ketua I DPD II Golkar Konut itu memastikan bahwa legislatif siap mengawal seluruh tahapan persiapan, baik dari aspek regulasi, pengawasan program, hingga pembahasan anggaran bila dibutuhkan.

    Menurutnya, dukungan menyeluruh menjadi fondasi utama agar implementasi KUHP baru berjalan tanpa hambatan.

    Ia menegaskan Konawe Utara berada pada jalur yang tepat. Pemerintah daerah menunjukkan respons cepat, aparat penegak hukum terbuka bersinergi, dan masyarakat diharapkan merasakan manfaat dari perubahan paradigma hukum yang lebih modern dan konstruktif.

    “Reformasi hukum bukan sekadar pergantian aturan, tetapi perubahan cara pandang. Dan Konawe Utara siap menjadi bagian dari perubahan itu,” pungkasnya.

    Dengan fondasi sinergi yang semakin kuat, Konawe Utara menempatkan diri sebagai daerah yang siap menjadi contoh penerapan kebijakan hukum progresif, berkeadaban, dan berorientasi pada manfaat sosial. (**)


    Laporan: Muh. Sahrul

  • Ketua KONI Sultra Kukuhkan Pengurus KONI Konut 2025–2029: Konasara Siap Bangkit Berprestasi

    Ketua KONI Sultra Kukuhkan Pengurus KONI Konut 2025–2029: Konasara Siap Bangkit Berprestasi

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Konawe Utara (Konut) masa bakti 2025–2029 resmi dikukuhkan oleh Ketua KONI Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Ady Aksar, dalam upacara pelantikan yang berlangsung khidmat di Hotel Oheo, Kecamatan Andowia, Rabu (10/12/2025).

    Sebanyak 30 pengurus menerima mandat baru untuk membawa Konawe Utara menuju era keolahragaan yang lebih profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

    Ketua KONI Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., resmi memimpin formasi tersebut dengan visi memperkuat prestasi olahraga daerah melalui tata kelola yang modern dan kolaboratif.

    Disaksikan Ketua KONI Sultra, Andi Ady Aksar, Ketua KONI Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., resmi menandatangani pengurusan formasi KONI Konut Masa Bhakti 2025-2029, dalam memperkuat prestasi olahraga daerah melalui tata kelola yang modern dan kolaboratif.

    Dalam sambutan resmi Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., ditegaskan bahwa olahraga bukan lagi sekadar kegiatan fisik, tetapi telah menjadi identitas, kebanggaan, serta instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

    Bupati menyampaikan apresiasi kepada pengurus KONI periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi kemajuan olahraga, termasuk keberhasilan monumental Konawe Utara menyabet Juara Umum II Porprov Sultra 2020.

    Ia menekankan lima fokus utama yang harus menjadi arah gerak KONI Konawe Utara ke depan:

    1. Memperkuat konsolidasi internal dan menyatukan visi seluruh cabang olahraga.
    2. Merancang program kerja yang terukur, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
    3. Menghidupkan budaya kompetisi mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.
    4. Melahirkan atlet berprestasi, siap bersaing di kejuaraan nasional maupun internasional.
    5. Menjaga integritas organisasi, karena prestasi lahir dari tata kelola yang kuat.

    “Pemerintah daerah siap berjalan berdampingan dengan KONI. Prestasi tak lahir dari kerja individu, tetapi dari sinergi dan konsistensi,” tegasnya.

    Komitmen Pengurus Baru: Prestasi, Integritas, dan Karakter

    Berpose bersama, Ketua KONI Sultra, Andi Ady Aksar dan 30 Pengurus KONI Konut bersama anggota DPRD Konawe Utara Saf Ali, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Konawe Utara, dan tokoh-tokoh olahraga.

    Dalam pidatonya, Ketua KONI Konawe Utara H. Abuhaera menegaskan bahwa tantangan ke depan semakin kompetitif. Namun ia percaya bahwa dengan dukungan penuh pemerintah daerah, KONI Sultra, dunia usaha, serta masyarakat luas.

    Konawe Utara mampu mencetak atlet-atlet kebanggaan yang tidak hanya mengejar medali, tetapi membangun karakter dan disiplin generasi muda.

    “Olahraga adalah jalan pembentukan mental dan semangat juang. Pelantikan ini adalah komitmen bersama untuk bergerak lebih terarah dan lebih kuat,” katanya.

    Abuhaera menegaskan bahwa kompetisi olahraga ke depan semakin ketat, namun hal tersebut harus menjadi pemicu semangat, bukan beban.

    Dengan sinergi antara pemerintah daerah, KONI Provinsi, seluruh pengurus, serta dukungan masyarakat, ia optimistis Konawe Utara mampu mencetak atlet-atlet yang membawa harum nama daerah.

    “Olahraga bukan hanya persoalan medali, melainkan pembentukan karakter, disiplin, dan kerja sama. Semoga momentum pelantikan ini mendorong tumbuhnya spirit olahraga yang lebih kuat di Konasara Berkibar,” ujarnya.

    Ketua KONI Sultra, Andi Ady Aksar: Konawe Utara Punya Potensi Besar

    Sebanyak 30 pengurus menerima mandat baru untuk membawa Konawe Utara menuju era keolahragaan yang lebih profesional, berintegritas, dan berdaya saing.

    Ketua KONI Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Ady Aksar, mengajak seluruh pengurus memperkuat pembinaan atlet sejak dini. Ia menilai potensi Konawe Utara sangat besar, ditopang oleh antusiasme masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.

    Ia juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha seperti PT Antam, agar pembinaan atlet berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

    “Saya melihat wajah-wajah optimis di sini. Mari membangun olahraga prestasi dengan kerja nyata,” ujarnya.

    Rapat Kerja: Memulai Tugas dengan Konsolidasi dan Penyusunan Program

    Usai pengukuhan, KONI Kabupaten Konawe Utara langsung menggelar rapat kerja perdana pada hari yang sama.

    Agenda ini menjadi langkah awal dalam pembenahan struktur organisasi dan penyusunan program kerja yang akan dijalankan sepanjang masa bakti 2025–2029.

    Rapat kerja tersebut membahas:

    • Penetapan arah kerja seluruh bidang
    • Pemetaan kebutuhan cabang olahraga
    • Penguatan pola pembinaan atlet
    • Penyusunan kalender kompetisi daerah
    • Penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder olahraga

    Langkah cepat menggelar rapat kerja ini menunjukkan keseriusan KONI Konut dalam memulai periode kepengurusan dengan fondasi yang terencana dan terukur.

    Pelantikan ini turut dihadiri anggota DPRD Konawe Utara Saf Ali, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Konawe Utara, dan tokoh-tokoh olahraga.

    Kehadiran seluruh unsur pemangku kepentingan menjadi simbol komitmen kolektif untuk membangun kejayaan olahraga daerah.

    Dengan semangat baru dan arah kerja yang lebih terstruktur, KONI Konawe Utara menatap masa bakti 2025–2029 dengan keyakinan penuh.

    Ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi awal perjalanan panjang untuk mengibarkan prestasi Konasara menuju level yang lebih tinggi.

    “Konawe Utara siap bangkit,  siap berprestasi, dan siap menjadi daerah yang mengibarkan bendera olahraga Sulawesi Tenggara di panggung yang lebih besar,”


    Laporan: Syaifuddin

  • Tegaskan Komitmen HAM, Asisten III Setda Konut Hadiri Puncak Hari HAM Sedunia ke-77 di Jakarta

    Tegaskan Komitmen HAM, Asisten III Setda Konut Hadiri Puncak Hari HAM Sedunia ke-77 di Jakarta

    Jakarta, Rakyatpostonline.Com – Suasana meriah namun sarat pesan mendalam memenuhi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025), ketika ribuan peserta dari berbagai penjuru tanah air berkumpul dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.

    Di antara para tokoh nasional, hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Drs. La Ondjo, M.Si, Asisten III Setda Konut, yang hadir mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH.

    Kehadiran Konut dalam panggung nasional ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2025.

    Acara yang dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, tersebut juga melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar, gubernur, wali kota, bupati, serta pemangku kepentingan dari berbagai unsur masyarakat. Tahun ini, tema besar “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025” menjadi roh dari seluruh rangkaian peringatan.

    Dalam pidato utamanya, Menteri Pigai menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki fase strategis, di mana pembangunan tidak lagi semata fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak dasar warga sebagai pusat orientasi kebijakan.

    Menteri Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tahun 2025 sebagai momen transisi menuju sistem pembangunan nasional berperspektif HAM. Salah satu terobosan terbesar yang diumumkan adalah peluncuran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM).

    Terobosan ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mengintegrasikan HAM dalam rantai perencanaan pembangunan secara formal.

    Musrenbang HAM telah dimulai sebagai proyek percontohan di tingkat pusat pada penghujung 2025, dan dijadwalkan akan menjadi mekanisme resmi berjenjang mulai 2026—dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

    “Ini tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sebagian, tetapi harus menjamin perlindungan hak setiap warga tanpa kecuali,” tegas Pigai dalam pidatonya yang mendapat tepuk tangan panjang dari peserta.

    Melalui forum perencanaan ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan HAM, mencegah kebijakan yang diskriminatif, memperkuat akuntabilitas dan transparansi anggaran publik, serta membuka ruang lebih luas bagi kelompok rentan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi.

    Musrenbang HAM juga diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan amanat Asta Cita serta RPJMN 2025–2029, khususnya dalam penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan tata kelola HAM yang inklusif.

    Sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda menjadi pilar penting keberhasilan implementasi forum ini di lapangan.

    Di tengah momentum nasional tersebut, Drs. La Ondjo menyampaikan bahwa Konawe Utara siap mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam RPJMD, RKPD, hingga program prioritas daerah lainnya.

    Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis HAM bukan hanya mengikuti arus kebijakan nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, perlindungan lebih kuat bagi kelompok rentan, serta pemerataan manfaat pembangunan hingga pelosok desa.

    “Konawe Utara berkomitmen penuh untuk beradaptasi dengan arah pembangunan nasional yang lebih humanis dan inklusif. Apa yang menjadi amanat pemerintah pusat akan kami terjemahkan dalam kebijakan nyata di daerah,” ujarnya usai kegiatan.

    Partisipasi Pemkab Konawe Utara dalam peringatan berskala nasional ini menjadi penanda keseriusan daerah dalam mengambil peran pada agenda reformasi pembangunan nasional. Melalui dukungan penuh terhadap Musrenbang HAM, Konut menegaskan diri sebagai daerah yang siap berinovasi, berkolaborasi, dan membuka ruang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan.

    Momentum Hari HAM Sedunia ke-77 ini menjadi pijakan penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Konawe Utara dalam mewujudkan visi pembangunan yang tidak hanya maju, tetapi juga berkeadilan dan berkeadaban menuju Indonesia Emas 2025.


    Laporan : Syaifuddin

  • PT MLP dan PT PPA Edukasi HIV/AIDS kepada Murid SMAN 1 Langgikima

    PT MLP dan PT PPA Edukasi HIV/AIDS kepada Murid SMAN 1 Langgikima

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia 2025, PT Makmur Lestari Primatama (MLP) bersama PT Putra Perkasa Abadi (PPA) kembali menunjukkan kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan dan kesehatan remaja.

    Melalui program Kolaborasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang pendidikan, kedua perusahaan tersebut menggelar sosialisasi HIV/AIDS bertema “Berani Tahu, Berani Peduli” di SMAN 1 Langgikima, Kamis (11/12/2025).

    Kegiatan yang berlangsung interaktif dan informatif ini menyasar 66 siswa-siswi SMAN 1 Langgikima. Para peserta dipilih sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah dengan harapan mampu menyebarkan edukasi pencegahan HIV/AIDS kepada teman sebaya maupun masyarakat sekitar.

    Perwakilan PT MLP, Arifin Lahay, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bentuk konkrit komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya terkait pengetahuan kesehatan masyarakat.

    “Ini adalah langkah konkret PT MLP untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan yang benar. Kami ingin memastikan siswa-siswi memiliki pemahaman kuat mengenai pencegahan HIV/AIDS di lingkungan sekolah,” ujar Arifin.

    Senada dengan itu, perwakilan PT PPA, Ishak Mursidin, menekankan pentingnya menjauhi pergaulan bebas agar remaja tidak terjerumus dalam perilaku berisiko.

    “Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu siswa-siswi menjauhi pergaulan bebas. Di tahun 2025 ini, mari kita berkomitmen bersama: Stop Stigma, Stop AIDS,” tegas Ishak.

    Sosialisasi menghadirkan dr. Arlis sebagai pemateri utama. Dengan gaya penyampaian yang komunikatif, ia mengupas tuntas bahaya HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ia juga menekankan metode pencegahan ABCDE, yakni:

    . Abstinence – Tidak melakukan seks bebas.
    . Be Faithful – Setia pada satu pasangan sah.
    . Condom – Menggunakan kondom bagi pasangan sah.
    . Drug No – Menghindari narkoba, terutama jarum suntik.
    . Education – Terus mencari informasi dan edukasi yang benar.

    Selain aspek medis, dr. Arlis juga menegaskan pentingnya empati terhadap penderita HIV/AIDS.

    “Penderita HIV adalah teman kita. Mari kita berikan dukungan moral dan hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap ODHA,” ujarnya.

    Kegiatan ini disusun menarik melalui berbagai pos edukasi. Untuk membuat suasana semakin hidup, PT MLP dan PT PPA memberikan reward bagi siswa yang aktif, antusias, dan kelompok paling kreatif dalam menyampaikan kampanye anti-HIV/AIDS.

    Kepala SMAN 1 Langgikima, Amrin, S.Pd, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian kedua perusahaan terhadap pendidikan dan kesehatan peserta didik.

    “Kami berterima kasih kepada PT MLP dan PT PPA atas seluruh dukungannya kepada sekolah kami. Sosialisasi ini sangat krusial bagi siswa. Kami berharap program pendidikan seperti ini terus berkelanjutan,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, sekaligus penegasan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, cerdas, dan bebas dari HIV/AIDS.


    Laporan : Syaifuddin

  • Pemkab Konut Matangkan Cikal Bakal RSUD PHTC Tipe C yang Berstandar Modern

    Pemkab Konut Matangkan Cikal Bakal RSUD PHTC Tipe C yang Berstandar Modern

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur kesehatan yang berkualitas, melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan basic design RSUD PHTC Tipe C, di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah, Selasa (9/12/2025).

    Forum strategis ini menjadi tonggak awal lahirnya rumah sakit daerah yang dirancang bukan sekadar sebagai fasilitas medis, tetapi sebagai ruang pemulihan yang nyaman dan manusiawi bagi masyarakat.

    FGD ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., dan dihadiri Sekretaris Daerah Konawe Utara Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd., Direktur RS Konawe Utara, jajaran Tim Penyusun Basic Design dari LPPM Universitas Halu Oleo (UHO), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Abuhaera menegaskan bahwa pembangunan RSUD PHTC Tipe C merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Konawe Utara.

    Ia menekankan bahwa desain rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik bangunan semata, tetapi harus mengutamakan kenyamanan psikologis pasien dan keluarga.

    Ia berharap desain RSUD PHTC Konawe Utara nantinya benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan, baik bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi. Rumah sakit bukan hanya tempat mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga ruang pemulihan.

    “Karena itu, suasana dan tata ruang harus didesain sebaik mungkin untuk mendukung proses penyembuhan,” ungkap Wakil Bupati.

    Forum diskusi berlangsung dinamis, dengan pembahasan detail mulai dari konsep zonasi ruang, alur pelayanan pasien, standar fasilitas penunjang medis, hingga perencanaan efisiensi operasional rumah sakit.

    Tim akademisi dari LPPM UHO memaparkan konsep desain berbasis standar nasional rumah sakit Tipe C yang adaptif terhadap kondisi geografis serta kebutuhan spesifik masyarakat Konawe Utara.

    Sekretaris Daerah Konawe Utara, Dr. Safruddin, menambahkan bahwa penyusunan basic design ini merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas.

    Menurutnya, RSUD PHTC Tipe C nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pusat pengobatan, tetapi juga pusat pelayanan rujukan yang modern dan representatif bagi wilayah Konawe Utara dan sekitarnya.

    “Desain yang matang adalah fondasi utama. Kami ingin rumah sakit ini nantinya berdiri sebagai simbol kemajuan layanan kesehatan Konawe Utara, memberikan rasa aman, serta menghadirkan pelayanan yang profesional dan humanis,” ujarnya.

    FGD ini menjadi ruang strategis bagi OPD terkait untuk menyampaikan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari kapasitas tempat tidur, kebutuhan ruang operasi, hingga layanan spesialis yang akan dikembangkan. Semua masukan tersebut dirangkum sebagai bahan penyempurnaan basic design sebelum masuk ke tahap perencanaan teknis detail.

    Pemkab Konut menargetkan RSUD PHTC Tipe C ini kelak menjadi salah satu rumah sakit daerah terbaik di wilayah Sulawesi Tenggara, mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berstandar tinggi, serta menjadi harapan baru bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Konawe Utara.


    Laporan : Syaifuddin

  • Ikbar Hadiri Rakor Strategis, Konawe Utara Siap Hadapi Risiko Bencana Nataru

    Ikbar Hadiri Rakor Strategis, Konawe Utara Siap Hadapi Risiko Bencana Nataru

    Kendari, Rakyatpostonline.Com — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah serius untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat.

    Di tengah geliat persiapan libur akhir tahun, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, SH., MH., turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Potensi Kerawanan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (8/12/2025).

    Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan dihadiri jajaran penting daerah, mulai dari Ketua DPRD Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.

    Suasana rapat berlangsung penuh keseriusan, mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang kerap muncul di penghujung tahun.

    Salah satu fokus utama pembahasan adalah potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat dalam periode akhir Desember hingga awal Januari. Curah hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, hingga gelombang pasang menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi secara matang dan terpadu.

    Dalam arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret dalam membangun sistem kewaspadaan kolektif.

    “Ini merupakan upaya untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang tidak diharapkan menjelang pergantian tahun,” tegasnya di hadapan seluruh kepala daerah.

     

    Ia juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan memasang stiker serta rambu peringatan di titik-titik berisiko tinggi.

    “Terutama di zona rawan longsor, harus segera dipasang rambu peringatan yang jelas beserta nomor telepon darurat yang dapat dihubungi masyarakat,” ujar Gubernur dengan nada serius.

     

    Tak hanya soal mitigasi bencana, Gubernur turut menekankan aspek kepemimpinan di masa krusial jelang dan pasca pergantian tahun. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tetap berada di wilayah masing-masing demi memastikan respons cepat jika terjadi keadaan darurat.

    “Saya ingin mengingatkan, Bupati dan Wali Kota tidak boleh, dan tidak akan ada yang meninggalkan daerahnya pada momen penting ini,” pesannya.

    Usai mengikuti rapat, Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, menyatakan komitmen penuh untuk menjalankan seluruh arahan yang telah disepakati dalam forum tersebut. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Konawe Utara untuk bersinergi dengan TNI/Polri, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah.

    “Pemerintah Kabupaten Konawe Utara siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menerapkan langkah-langkah antisipasi, demi memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” tutupnya.

    Dengan digelarnya rakor ini, harapan besar tumbuh agar masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan, tanpa dihantui ancaman bencana maupun gangguan keamanan.


    Laporan : Syaifuddin

  • Bupati Konut Buka Pelatihan SMART Patrol, Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Labengki

    Bupati Konut Buka Pelatihan SMART Patrol, Tegaskan Komitmen Jaga Kelestarian Labengki

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) kembali menunjukkan keseriusan dalam menjaga kelestarian alam pesisir. Kamis (4/12/2025), Bupati H. Ikbar, SH., MH., membuka secara resmi Pelatihan SMART Patrol Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pulau Labengki, sebuah langkah strategis untuk menghadapi meningkatnya ancaman terhadap ekosistem laut di kawasan wisata unggulan tersebut.

    Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini diikuti oleh kelompok masyarakat pesisir, nelayan, pemuda, serta unsur pemerintah desa. Pelatihan tersebut disiapkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan, pendataan, dan perlindungan wilayah pesisir menggunakan pendekatan SMART Patrol yang lebih modern dan terukur.

    Dalam sambutannya, Ikbar menegaskan bahwa Labengki bukan hanya ikon pariwisata, tetapi juga rumah bagi berbagai kekayaan hayati seperti terumbu karang dan kima raksasa yang telah menjadi identitas pulau tersebut.

    “Keberadaan ini adalah daya tarik utama wisata alam kita,” ucapnya.

    Namun keindahan Labengki kini menghadapi ancaman serius. Bupati menyebutkan masih maraknya aktivitas yang merusak ekosistem, seperti penangkapan ikan tak ramah lingkungan, pengambilan karang hias, hingga penggunaan alat tangkap seperti bagang, cantrang, dan bubu yang tidak sesuai standar konservasi.

    Menurutnya, jika dibiarkan, praktik tersebut akan berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional dan merusak daya tarik wisata Labengki.

    “Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini tanda bahwa menjaga Labengki adalah kewajiban kita bersama. Kelalaian hari ini akan kita bayar mahal di kemudian hari,” tegas Ikbar.

    Bupati menjelaskan bahwa SMART Patrol bukan hanya sekadar patroli keliling, tetapi sistem komprehensif yang menghadirkan data lapangan secara akurat dan sistematis. Data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat, mulai dari mitigasi kerusakan, kebijakan konservasi, hingga penguatan zona perlindungan.

    “Teknologinya penting, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Nelayan, pemuda pesisir, kelompok sadar wisata, dan tokoh adat memahami wilayah ini lebih baik dari siapa pun,” kata Ikbar.

    Ia menekankan bahwa pelatihan ini bertujuan agar masyarakat bisa mengidentifikasi ancaman, mendokumentasikan temuan, hingga melaporkan secara tepat menggunakan perangkat pendukung SMART Patrol.

    Lebih jauh, Ikbar memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan mengintegrasikan hasil SMART Patrol ke dalam rencana pembangunan wilayah pesisir dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

    “Data lapangan harus menjadi dasar kebijakan kita. Tanpa itu, kita hanya menebak-nebak. Dengan sistem ini, kita bisa bergerak lebih tepat,” tambahnya.

    Pemkab juga berkomitmen memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, mitra konservasi, hingga pihak BKSDA.

    “Kita ingin menjadikan Labengki sebagai contoh pengelolaan pesisir yang indah sekaligus lestari. Wisata berkembang, tetapi alam tetap terjaga dan masyarakat merasakan manfaatnya secara berkelanjutan.”

    Acara pembukaan pelatihan turut dihadiri Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sultra, Kepala Dinas Pariwisata Konawe Utara, Kepala Desa Labengki, serta puluhan peserta yang antusias mengikuti kegiatan.


    Laporan : Syaifuddin

  • Operasi Senyap PT Antam Disorot, Kipra Konut: Publik Berhak Tahu

    Operasi Senyap PT Antam Disorot, Kipra Konut: Publik Berhak Tahu

    Konawe Utara, Rakyatpostonline.com –  Aktivitas pertambangan PT Antam Tbk, UBPN Konawe Utara (Konut), di Blok Mandiodo kembali bikin dahi masyarakat berkerut, bukan karena silau pantulan ore, tapi karena kegiatan perusahaan disebut-sebut berjalan tanpa sepatah sosialisasi pun.

    Ibarat tetangga yang tiba-tiba bangun rumah jam 3 dini hari, warga dibuat bingung: “Ini kenapa ramai-ramai padahal tidak pernah bilang mau mulai kerja?”

    DPC Relawan Kita Prabowo (Kipra) Konut pun angkat bicara. Melalui Koordinator Bidang Kajian Kebijakan Publik, Arman Sawali, kritik dilayangkan dengan gaya lembut tapi tetap kena sasaran, mirip tamparan pakai sarung tangan beludru.

    “PT Antam ini mulai aktivitas tanpa mekanisme sosialisasi. Polanya tertutup. Ini cara kerja yang sering dianggap gaya kapitalis, operasional jalan, publik komunikasi belakangan,” ujar Arman dengan nada halus, meski isi ucapannya cukup membuat telinga manajemen Antam bergetar tipis.

    Menurutnya, sebagai BUMN, PT Antam seharusnya mempraktikkan tiga prinsip sakral: keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

    Tanpa tiga ini, kata Arman, yang tersisa hanya kebingungan masyarakat dan munculnya dugaan bahwa UBPN Konut sedang memakai jurus “jalan dulu, ngomong nanti”.

    Kipra Konut menilai absennya sosialisasi memunculkan sejumlah pertanyaan yang menggantung seperti jemuran kena hujan:

    1. Kenapa masyarakat tidak diberi informasi?
    2. Apa urgensi sampai-sampai kegiatan harus dimulai tanpa pemberitahuan?
    3. Kenapa amanat UU Minerba tentang transparansi dan pelibatan masyarakat tidak terlihat jejaknya?

    Semua pertanyaan itu, kata Arman, bukan tuduhan. Bukan pula drama sinetron. Melainkan panggilan agar BUMN kembali pada jalur lurus: bekerja untuk rakyat, bukan untuk membuat rakyat bertanya-tanya.

    “Itu tambang milik Negara, bukan milik direksi. Jadi harus dikelola adil dan transparan. Masyarakat jangan diam kalau ada tindakan yang tampak seperti kesewenang-wenangan,” tegas Arman, tegasnya seperti ketua RT waktu menagih iuran keamanan.

    Kipra Konut menegaskan bahwa kepercayaan publik bisa terkikis jika pola “operasi senyap” terus dilakukan. Sebab, dalam dunia pertambangan, bukan hanya alat berat yang sensitif, tapi juga hati masyarakat yang ingin dilibatkan.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, PT Antam UBPN Konawe Utara belum memberikan keterangan resmi terkait kritik tersebut.

    Entah sedang menyusun jawaban, mengatur strategi komunikasi, atau masih mencari siapa yang lupa mengirim surat sosialisasi, yang jelas publik masih menunggu penjelasan.

    Yang pasti, di Konawe Utara kini muncul satu pertanyaan sederhana namun penuh makna: “Jika tambang adalah milik Negara, kenapa rakyat sebagai pemilik justru tidak diberi tahu?. (**)


    Laporan: Syaifuddin 

error: Hubungi Admin!