Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) memulai tahapan pemeriksaan terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan entry meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Utara, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Konawe Utara, Abuhaera, serta dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah, pejabat penatausahaan keuangan, dan tim audit BPK.
Dalam sambutannya, Abuhaera menegaskan seluruh OPD harus bersinergi dan memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa selama proses audit berlangsung.
Ia meminta seluruh kepala satuan kerja bersikap kooperatif dan proaktif, terutama dalam menyiapkan data, dokumen, dan seluruh kebutuhan administrasi yang diperlukan tim pemeriksa.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu saya minta seluruh OPD memberikan dukungan penuh,” ujar Abuhaera.
Menurutnya, keterbukaan dan kesiapan OPD sangat menentukan kelancaran pemeriksaan. Ia tidak ingin ada keterlambatan penyampaian dokumen yang justru dapat menghambat proses audit.
Pemeriksaan terinci atas LKPD Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 2 April hingga 1 Mei 2026.
Selama periode tersebut, tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara akan memeriksa seluruh aspek laporan keuangan daerah.
Audit dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Pemkab Konut berharap, hasil pemeriksaan tahun ini dapat kembali mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Laporan : Syaifuddin