Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Harapan masyarakat Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk terbebas dari ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur kembali menguat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menegaskan komitmennya mengawal program pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan di tingkat pusat harus diiringi langkah aktif dari pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu membangun komunikasi yang intensif dan terarah dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Nasional di Sulawesi Tenggara, baik Balai Jalan maupun Balai Sungai.
Pendekatan yang terkoordinasi dinilai menjadi kunci agar usulan daerah tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran.
“Saya berharap Bupati Konawe Utara, Ikbar aktif membangun komunikasi dengan Kementerian PU melalui Balai Nasional di Sultra, baik Balai Jalan maupun Balai Sungai. Informasikan kepada DPR agar kami di Komisi V bisa memperjuangkannya secara maksimal,” tegas Ridwan Bae, Sabtu (14/02/2026).
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Setiap musim hujan, warga di wilayah Konut terkhusus Sambandete kembali dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu banjir yang menggenangi permukiman dan akses jalan.
Pengikisan sungai yang mengancam lahan dan keselamatan warga terus diintai. Aktivitas ekonomi terganggu, anak-anak kesulitan bersekolah, dan distribusi kebutuhan pokok tersendat.
Ridwan Bae menilai kondisi tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas tahunan. Negara harus hadir dengan solusi konkret dan terukur.
Sebagai mitra kerja Kementerian PU, Komisi V DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran.
Namun, ia menekankan bahwa kesiapan data, perencanaan teknis, serta komunikasi yang aktif dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam memperjuangkan alokasi anggaran.
Ridwan menegaskan, dukungan di tingkat pusat sangat bergantung pada sejauh mana kebutuhan daerah disampaikan secara sistematis dan berbasis fakta lapangan.
Perencanaan yang matang akan memperkuat posisi tawar dalam pembahasan anggaran nasional tahun 2026.
“Banjir yang mengenangi Sambandete dan pengikisan sungai menjadi perhatian kami. Ini kewajiban saya sebagai wakil rakyat dapil Sulawesi Tenggara untuk memastikan solusi konkret bagi masyarakat,” ujarnya.
Isu ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas rasa aman dan akses infrastruktur yang layak.
Jalan yang rusak dan sungai yang tergerus bukan hanya persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, kementerian teknis, dan DPR RI harus berjalan dalam satu arah.
“Pemerintah daerah menyiapkan data dan perencanaan, Balai teknis menindaklanjuti secara profesional, dan DPR RI mengawal dalam forum anggaran,” Tegasnya.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum percepatan. Bukan sekadar janji pembangunan, melainkan realisasi nyata yang dirasakan masyarakat.
Infrastruktur yang kuat akan memperlancar konektivitas, menekan risiko bencana, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Komitmen sudah disampaikan. Kini, langkah konkret dan koordinasi intensif menjadi penentu. Warga Konawe Utara menunggu bukti bahwa negara hadir, tidak hanya dalam wacana, tetapi dalam kerja nyata yang melindungi dan mensejahterakan. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
