Kendari, Rakyatpostonline.com – Seratus hari kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), bersama Wakil Gubernur, Hugua menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Masa awal pemerintahan yang seharusnya menjadi pondasi program prioritas justru dinilai minim capaian konkret, bahkan sarat pencitraan tanpa realisasi nyata.
Ketua Umum Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Midul Makati, SH., MH., menyebut bahwa selama 100 hari tersebut, hampir tidak ada program serius yang dijalankan oleh ASR-Hugua.
Menurutnya, masyarakat Sultra tidak merasakan dampak langsung dari kehadiran pemimpin baru tersebut, terutama dalam isu-isu mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran yang justru mengalami peningkatan.
“Setelah kami telusuri dan kaji, tidak ada satu pun program konkret yang dijalankan Gubernur ASR dan Wakilnya Hugua. Yang ada hanyalah pencitraan publik, aktivitas seremonial, dan narasi kerja tanpa bukti. Ini sangat mengecewakan,” ujar Midul.
Pihaknya juga menuding ASR lebih fokus memperkuat pengaruh bisnis tambang pribadinya ketimbang menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Don Mike, aktivis mahasiswa sekaligus pemerhati kebijakan publik di Sultra, menyoroti tingginya angka pengangguran di daerah tersebut.
Berdasarkan data terbaru, per Februari 2025, angka pengangguran terbuka di Sultra mencapai 5,67 persen atau sekitar 46.720 jiwa.
Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,18 persen. Ia juga mengkritik program beasiswa ASR yang dinilai tak ramah terhadap rakyat kecil.
“Program beasiswa ASR seolah hanya isapan jempol belaka. Syaratnya terlalu rumit, mulai dari harus membuat proposal hingga mendapat disposisi langsung dari Gubernur. Ini menciptakan kesan bahwa program tersebut digunakan sebagai alat kepentingan politik, bukan murni untuk membantu masyarakat miskin melanjutkan pendidikan,” tegas Don Mike.
Kritik terhadap ASR-Hugua tidak berhenti di situ. Wacana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Sultra yang belakangan ini mencuat, juga memantik kekhawatiran publik.
Banyak pihak menduga revisi tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang bagi aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil, termasuk wilayah yang selama ini dilindungi undang-undang.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dilarang keras.
Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XX/2023 yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya hanya diperbolehkan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian, budidaya laut, pariwisata berkelanjutan, perikanan, serta pertahanan dan keamanan.
Don Mike bahkan menegaskan bahwa jika ASR memaksakan revisi RT/RW, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi negara.
Ia menduga kuat ada motif pribadi dan kelompok di balik rencana tersebut, mengingat ASR memiliki perusahaan tambang di Kabaena, wilayah yang termasuk dalam kategori pulau kecil.
“Kalau benar ASR ngotot merevisi RT/RW, patut diduga ada kepentingan pribadi dan kelompok yang ingin difasilitasi. Ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan amanat konstitusi dan bisa merusak ekosistem pulau-pulau kecil di Sultra,” katanya.
Berbagai kalangan kini mendesak agar DPRD Sultra, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pengawas kebijakan publik untuk memperketat pengawasan terhadap setiap kebijakan Gubernur.
Mereka menuntut agar pemerintahan ASR-Hugua benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir elite atau korporasi.
“Sultra ini daerah yang kaya, tapi kalau tata kelola dan keberpihakan pemimpinnya bermasalah, maka kekayaan ini tidak akan pernah dirasakan rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab dan menjalankan amanah dengan benar,” pungkas Midul.
Kritik publik terhadap pemerintahan ASR-Hugua dipastikan akan terus bergulir selama belum ada perubahan nyata. Rakyat kini menunggu bukti, bukan lagi janji. (**)
Laporan: Muh. Sahrul
