Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Pembangunan Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), hingga kini belum juga menunjukkan progres berarti, meskipun situasi darurat banjir telah berlangsung lebih dari sebulan.
Masyarakat yang mengandalkan jalur Trans Sulawesi sebagai akses utama kini harus bersabar menunggu kejelasan pembangunan jembatan yang sangat vital tersebut.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya angkat bicara mengenai lambannya pelaksanaan proyek jembatan darurat tersebut.
Melalui pernyataannya ke media ini, pihak Humas BPJN menjelaskan bahwa tugas mereka dalam proyek ini hanya sebatas menyiapkan bahan material (Panel) yang dibutuhkan, sementara pengerjaan di lapangan sepenuhnya menjadi tanggu ng jawab pihak kontraktor atau Satuan kerja pelaksana (Sipur).
“Iya, sebenarnya bisa dialihkan dulu airnya dengan kantong pasir untuk pembuatan bronjong, karena kita juga antisipasi banjir besar antara bulan Mei sampai Juli. Tapi kami tidak bisa bertindak di luar arahan pimpinan. BPJN hanya menyiapkan bahan, bukan pelaksana teknis,” ungkap pihak Humas BPJN Sultra, ke Rakyatpostonline.com, Sabtu Malam (19/04/2025).
Pernyataan ini menuai kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat dan organisasi masyarakat sipil. Pasalnya, kondisi darurat seharusnya ditangani dengan langkah cepat dan taktis, bukan menunggu air surut baru memulai pembangunan.
Banyak pihak mempertanyakan mengapa teknik pengecoran dalam air tidak digunakan, seperti halnya pada proyek-proyek laut atau sungai besar.
Sementara itu, keluhan warga terus mengalir. Selain mahalnya biaya penyeberangan darurat menggunakan rakit pincara, keterlambatan pembangunan jembatan ini juga menyebabkan lonjakan harga sembako dan kesulitan mobilitas warga.
Pemerintah Provinsi dan pusat pun didesak untuk lebih proaktif menekan percepatan pembangunan jembatan darurat tersebut agar akses vital masyarakat bisa segera kembali normal.
Kondisi ini menjadi sorotan penting bahwa penanganan bencana harus dibarengi dengan ketegasan dan solusi cepat di lapangan, bukan saling lempar tanggung jawab antara instansi teknis. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
