Konawe Utara, Rakyatpostonline com – Warga pengguna jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) harus merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa melintas di jalur Trans Sulawesi.
Berbagai keluhan terus bermunculan terkait tingginya tarif yang diberlakukan pemilik rakit pincara di lokasi tersebut, tanpa didasari rasa kemanusiaan atau belas kasihan.
Seorang pengendara asal Kendari yang bekerja di Morowali, Idul, menceritakan keluhkesanya saat menyeberang menggunakan rakit pincara sebelum dan setelah Lebaran Idul fitri melintasi jalan tersebut.
Idul mengaku terpaksa membayar tarif yang jauh lebih tinggi dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sebelum Lebaran, saya pulang dari Morowali ke Kendari dan harus membayar Rp300 ribu untuk kendaraan roda dua (Motor). Saya tidak punya pilihan lain karena ini satu-satunya akses bisa pulang lebaran,” ungkap Idul. Jum’at (04/04/2025).
Saat kembali ke Morowali, ia kembali mengalami kesulitan akibat antrean panjang. Dengan uang pas-pasan sebesar Rp250 ribu, ia mencoba bernegosiasi dengan pemilik rakit agar bisa menyeberang sesuai tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp300 ribu untuk kendaraan roda empat (Mobil)
“Saya bilang uang saya hanya Rp250 ribu karena sisanya untuk bensin dan makan, tapi pemilik rakit menolak. Harus bayar Rp500 ribu. Mereka memilih yang punya uang pas Rp.500 Ribu. Saya terpaksa menunggu hingga tiga jam dan kembali mencoba meminta tolong, tetapi hasilnya tetap sama,” keluhnya.
Idul menilai bahwa pemerintah daerah konut harus lebih tegas dalam mengatur operasional penyeberangan. Meskipun jalan nasional merupakan tanggung jawab pusat, Pemda Konawe Utara sebagai pemilik wilayah seharusnya mengambil langkah konkret untuk memastikan tarif yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan.
“Aturan tata tertib yang disepakati oleh Pemda Konut, desa, kelurahan, serta disaksikan oleh TNI-Polri dan tim tanggap darurat bencana harusnya benar-benar ditegakkan. Jangan malah mengikuti kemauan pemilik rakit memasang tarif seenak jidat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi perputaran uang yang sangat besar dari tarif penyeberangan ini. “Bayangkan, jika kondisi ini terus berlarut-larut selama berminggu-minggu, berapa banyak uang yang terkumpul hanya untuk membayar sewa rakit? Bisa mencapai miliaran rupiah. Bahkan, jika uang itu dikelola dengan baik, mungkin sudah cukup untuk membangun jembatan permanen di lokasi itu,” ujarnya.
Pihaknya heran kepada Pemda Konut mengapa tidak ada penegasan dilapangan, dan mau mengikuti kemauan pemilik rakit. Harusnya pemerintah yang memberikan keputusan mutlak dan diikuti sesuai mekanismenya.
“Kalau pemilik rakit mogok kerja, mengundurkan diri dan tidak mau beraktivitas. Yaa pemerintah ambil alih. Uang pemerintah kan ada! Bisa membangun jembatan apung di sepanjang genangan air dengan memberlakukan sistem buka tutup pintu untuk menghindari berdesakan kendaraan menyebrang,” Imbuhnya.
Selain itu, Idul juga menyayangkan sikap Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang dinilainya tidak menepati janji kampanye terkait perbaikan infrastruktur jalan di Sultra.
“Dulu beliau berjanji akan memperbaiki jalan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tapi sekarang, jangankan memperbaiki, meninjau langsung lokasi banjir di Sambandete saja tidak pernah. Ke mana janji-janji manis itu? Jangan bodohi masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
