Jakarta, Rakyatpostonline.com – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir. Ridwan Bae, menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung visi besar Presiden RI Prabowo Subianto, terutama terkait efisiensi anggaran dan pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa.
Hal ini disampaikan Ridwan Bae, di Jakarta, Selasa lalu, (29/4/2025), saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan.
Ridwan mengungkapkan bahwa meskipun anggaran Kementerian Desa tidak tergolong besar, namun akumulasi dana yang dialokasikan ke desa-desa di Indonesia, baik dari pusat maupun daerah, sangat signifikan.
“Kalau digabungkan, jumlah dana yang turun ke desa bisa mencapai lebih dari Rp70 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ungkapnya.
Namun, Ridwan menyayangkan bahwa realisasi di lapangan belum merata. Ia mencatat masih banyak desa yang belum mampu mengelola dana secara optimal.
“Ada desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan baik, tapi tidak sedikit pula yang belum. Ini yang perlu kita cegah bersama. Dana satu miliar itu besar, apalagi diterima tiap tahun. Kalau dikelola dengan benar, saya yakin desa bisa maju dan Indonesia ikut maju,” tegas politisi Partai Golkar Dapil Sulawesi Tenggara itu.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Ridwan mendorong Kementerian Desa agar menyusun strategi yang lebih matang serta membentuk tim khusus guna memastikan pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Pihaknya menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang akuntabel agar dana benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat desa.
“Pemerintah harus fokus membangun dari pinggiran, sesuai semangat nawacita. Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Jika desa kuat dan mandiri, maka pembangunan nasional akan kokoh,” pungkas Ridwan.
Rapat tersebut juga membahas program kerja dan pagu anggaran kementerian untuk tahun anggaran 2025 serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Semester Tahun 2024. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
