Konawe Utara, Rakyatpostonline.com – Sebanyak 72 panel Jembatan Bailey dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini hanya menjadi pajangan di lokasi banjir Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Jembatan darurat yang seharusnya menjadi solusi cepat atas terputusnya akses jalan Trans Sulawesi tersebut tidak dapat dipasang karena kondisi air yang belum surut sepenuhnya.
Pantaua media ini, Selasa, 29 April 2025, di lapangan menunjukkan bahwa jembatan Bailey belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan malah menjadi tontonan masyarakat sekitar.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan dan ketepatan perencanaan pemerintah, baik provinsi maupun pusat, dalam menangani bencana banjir yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa jembatan tersebut bukanlah solusi darurat, melainkan bagian dari penanganan pasca bencana banjir. Sebab, jembatan bailey BPJN hanya bisa terpasang ketika dalam kondisi kering.
Padahal, dalam situasi seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan respon cepat berupa infrastruktur penyeberangan yang langsung bisa digunakan, bukan sekadar bantuan yang menunggu waktu ideal untuk pemasangan.
Kritik pun muncul mengenai pemilihan jenis jembatan yang dikirim. Seharusnya, dalam perencanaan yang melibatkan Gubernur Sultra, Kepala BPJN, serta seluruh stakeholder terkait, dipertimbangkan, harusnya penggunaan Jembatan Bailey milik TNI.
Jembatan versi militer ini memiliki keunggulan dalam kecepatan pemasangan dan ketahanan medan ekstrem, sehingga jauh lebih cocok untuk digunakan dalam kondisi darurat seperti di Sambandete, meskipun dalam keadaan banjir.
Sebagai catatan, Jembatan Bailey sipil memang dirancang untuk kepentingan pembangunan umum dengan proses pemasangan yang lebih kompleks dan memerlukan kondisi medan yang stabil.
Sementara itu, Jembatan Bailey TNI dirancang untuk fleksibilitas dan kecepatan rakit, sehingga bisa dipasang bahkan dalam situasi darurat bencana berat sekalipun, atau pertempuran di Medan perang untuk mobilitas lewatnya tank tempur.
Masyarakat berharap, kejadian ini bisa menjadi evaluasi serius bagi pemerintah agar ke depan dalam penanganan bencana, setiap keputusan benar-benar berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif atau simbol kehadiran negara tanpa dampak langsung. (**)
Laporan : Muh. Sahrul
